Pemprov DKI dan UI untuk atasi kebijakan kependudukan tepat sasaran
Foto : ANTARA/HO-PPID DKI Jakarta
Seminar kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Universitas Indonesia (UI) bertajuk "Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Jakarta" di Perpustakaan Pusat UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (16/11/2023).
Joko menjelaskan bahwa aspek data kependudukan menjadi salah satu tantangan Jakarta menuju kota global karena daerah ini menempati urutan ke-70 kota terpadat di dunia.
Ia lantas menyebutkan sejumlah permasalahan kependudukan, antara lain, tren peningkatan jumlah penduduk pendatang setiap tahunnya dan karakteristik penduduk pendatang yang umumnya memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah.
Ia lantas menyebutkan sejumlah permasalahan kependudukan, antara lain, tren peningkatan jumlah penduduk pendatang setiap tahunnya dan karakteristik penduduk pendatang yang umumnya memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah.
Jika hal tersebut tidak ditangani dengan tepat,menurut dia, akan berpotensi menjadi persoalan perkotaan seperti kemiskinan ekstrem danstunting di wilayah kumuh.
Selain itu, lahirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi ibu kota Indonesia pada tahun depan, menjadi salah satu alasan bagi Pemprov DKI untuk mengeluarkan kebijakan kependudukan yang tepat sasaran, sekaligus sambil menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ).
Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara menjadi momen bagi Jakarta untuk berkembang menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, serta pusat jasa berskala regional dan global.
"Jakarta bersama Jawa Barat dan Banten memiliki peran yang besar dalam menumbuhkan ekonomi nasional karena kontribusinya hampir setengah inflasi nasional, yakni sebesar 46,5 persen berasal dari Jabotabek," jelas Joko.
Baca Juga :
“Tangerang Satu Data" dalam Proses Finalisasi
Turut hadir dalam seminar tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Budi Awaluddin, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Teguh Setyabudi, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi, dan Kepala Lembaga Demografi UI Abdillah Hasan.
Redaktur : -
Penulis : Antara, Arif
Komentar
()Muat lainnya