Pemprov Diminta Revisi Aturan PPDB

JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta segera merevisi aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebab, aturan PPDB di Jakarta ini tidak sejalan dengan Permendikbud no 51 tahun 2018.

"Ya harusnya direvisi dong pergubnya. Tapi kan DKI sudah menerapkan PPDB zonasi ini lebih dulu daripada nasional. Dan saya lihat sistem zonasi ini berhasil diterapkan di DKI. Sekarang tidak ada lagi sekolah favorit, yang dulu berbondong-bondong daftar ke SMAN 8 atau SMPN 30, tidak ada lagi sekarang," ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, di Jakarta, Kamis (25/6).

Menurutnya, pemberlakuan zonasi ini membuat peningkatan kualitas sekolah di setiap wilayah. Hanya saja, akunya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus menjalankan Permendikbud no 51 Tahun 2018 yang isinya antara lain memberikan kuota zonasi hingga 90 persen.

"Kalau kuota 90 persen untuk zonasi, ya terapkan. Sehingga masyarakat kecil, bisa merasakan sekolah negeri. Tapi barangkali Pemprov DKI Jakarta punya kebijakan lain, salah satunya membuka peluang bagi jalur afirmasi untuk disabilitas, anak sopir angkutan umum yang tergabung dengan Jaklingko dan anak buruh yang memiliki Kartu Pekerja Jakarta," ungkapnya.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus menyesuaikan Pergub terkait petunjuk teknis PPDB dengan Permendikbud 51 tahun 2018. Dia meminta, aturan zonasi PPDB ini tidak dibuat berlapis dengan pembukaan jalur lain yang mengurangi kuota zonasi.
Halaman Selanjutnya....