Pemkab Kebumen Tanggung Biaya BPJS Kesehatan 35 Ribu Warganya

"Misalnya harus minta surat keterangan pembuatan KIS di desa atau kelurahan, kemudian surat keterangan tidak mampu, KK, KTP kemudian diserahkan di Dinsos untuk diverifikasi, prosesnya tidak sulit, tapi ini khusus masyarakat miskin yang tidak mampu," ujar Arif.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Kebumen Titus Sri Hardianto menjelaskan, jumlah kepesertaan BPJS kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen baru mencapai 89,4 persen dari total penduduk yang ada per 1 Oktober 2022. Dengan begitu, dibutuhkan 78 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan yang baru untuk mencapai UHC dengan batas minimal 95 persen.

"Problemnya itu ada beberapa perusahaan yang belum mau mendaftarkan 100 persen karyawannya masuk BPJS Kesehatan, kemudian ada juga masyarakat kelas menengah, dan menengah atas yang belum mau mendaftarkan secara mandiri. Harusnya mandiri, yang dibiayai negara itu hanya yang miskin" tutur Titus.

Titus menyebut, untuk Kebumen, pemerintah pusat sendiri sudah menyediakan kuota 43 ribu BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin yang dibiayai oleh APBN.

"Pemerintah pusat dari Kemensos sebenarnya sudah menyiapkan anggarannya untuk 43 ribu orang, namun daftar namanya belum ada," paparnya.
Halaman Selanjutnya....