Pemilik Royale VIP Bus akan Dipidanakan

JAKARTA - Jika terbukti memalsukan perizinan dan menggunakan angkutan tidak sesuai dengan peruntukan maka Kementerian Perhubungan akan mempidanakan pemilik bus pesta.

"Apabila benar ada pemalsuan izin maka itu adalah pidana, pasti akan kita limpahkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kita ingin mendidik masyarakat untuk berlaku sesuai dengan koridor yang benar," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Minggu (23/7).

Ia mengakui bahwa Ditjen Perhubungan Darat telah mengamankan bus tersebut. Namun dirinya tidak mau terburu-buru dalam memutuskan kasus ini. Pihaknya akan teliti dan klarifikasi serta tidak akan sewenang-wenang dalam memutuskan.

Langkah awal yang akan dilakukan, kata Budi, pihaknya akan memanggil pemilik bus untuk dimintai keterangan. Dan pihaknya akan menugaskan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna meneliti dan mendaklanjuti kasus bus pesta ini.

"Akan kita teliti karena kita ada PPNS. PPNS itu bisa memeriksa kejadian-kejadian yang tidak patut, karena didapati bukti awal terdapat pemalsuan dokumen. Kita akan bertemu dengan pemiliknya. Tindakan yang kita ambil adalah persuasif. Kita tidak akan seenaknya dalam bertindak," katanya.

Budi mengatakan pihaknya tidak akan segan untuk melimpahkan ke pihak penegak hukum apabila bukti-bukti sudah cukup, terlebih bila bus tersebut diperuntukkan bagi hal-hal yang tidak benar, melanggar norma kesusilaan misalnya. "Kecenderungan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di bidang transport tentu akan kita tindak," katanya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian Perhubungan telah memeriksa bus pesta atau yang lebih dikenal dengan nama Royale VIP Bus. Bus ini adalah bus pariwisata yang interiornya didesain khusus untuk melayani penumpangnya dengan suasana pesta. Bus ini dapat menampung 25 orang dengan fasilitas karaoke dengan layar light emitting diode (LED), sound system dikombinasi dengan lampu dansa.

Pada saat pemeriksaan, ditemukan administrasi bus ini tidak sesuai. Pertama adalah plat nomor yang tertera di STNK adalah plat hitam, tetapi pada saat operasional menggunakan plat nomor kuning. Selain itu, buku uji dan kartu pengawasan dari bus tersebut adalah palsu. Kemenhub telah meminta Pemerintah Daerah untuk memeriksa izin usaha bus tersebut diperbolehkan atau tidak.mza/P-5