![Pemerintahan IKN Setara Provinsi Khusus](https://koran-jakarta.com/images/article/pemerintahan-ikn-setara-provinsi-khusus-220216231642.jpeg)
Pemerintahan IKN Setara Provinsi Khusus
![Pemerintahan IKN Setara Provinsi Khusus](https://koran-jakarta.com/images/article/pemerintahan-ikn-setara-provinsi-khusus-220216231642.jpeg)
Foto : istimewa
Mendagri Tjahyo Kumolo
Adapun kewenangan luas itu berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren yang didelegasikan kepada daerah. Urusan pemerintahan terbagi 3: urusan absolut, pemerintahan umum, dan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren sendiri merupakan urusan yang didelegasikan kepada daerah yang terdiri atas 32 urusan meliputi 24 urusan bersifat wajib dan 8 lainnya bersifat pilihan.
Dia ingin kawasan otorita diberi kewenangan seluas-luasnya urusan pemerintahan yang didelegasikan dan konkuren, sehingga memiliki keleluasaan sserta fleksibilitas untuk mengatur kawasan IKN. Tujuannya, supaya tidak terikat dengan kementerian/lembaga. Dia juga tidak terikat dengan peraturan-peraturan daerah sekitarnya.
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya