Pemerintah Susun Mekanisme Turunkan "Stunting" Sampai ke RT

JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama dengan lima kementerian terkait menyusun pedoman mekanisme operasional penggerakan percepatan penurunan stunting sampai ke tingkat rukun tetangga (RT).

"Mekanisme operasional ini bisa menggerakkan seluruh tenaga lini lapangan di mana ada komponen stakeholders yang ada di daerah untuk bersatu padu menggerakkan program di tingkat desa," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/8).

Hasto menuturkan penyusunan pedoman dilakukan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan Transmigrasi (Kemendagri), Kementerian Sosial dan Kementerian Agama.

Penyusunan pedoman penurunan stunting dilakukan agar seluruh lini di lapangan dapat bergerak secara dinamis dan terpadu. Apalagi dengan hadirnya TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) seperti bidan, kader PKK dan kader KB yang menjadi pilar utama di lapangan. Dengan demikian, target menuju angka prevalensi 14 persen di tahun 2024 bisa segera dicapai.

"Saya berharap integrasi juga di antara pendamping keluarga, pendamping desa, dan kader-kader yang lain di bawah koordinasi TPPS baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di kecamatan, sampai di tingkat desa," ujar dia.

Hasto menyatakan pedoman di lapangan juga harus menekankan pentingnya pendataan dan audit kasus stunting. Hal itu dimaksudkan agar keluarga berisiko stunting ataupun calon pengantin yang ingin menikah, namun memiliki indikator penyebab stunting dapat ditemukan tepat sasaran.

Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kemendagri Teguh Hadi Sulistiono menyatakan komitmen bahwa pihaknya bertanggung jawab memfasilitasi desa untuk memastikan keluarga berisiko stunting menerima layanan sesuai kebutuhannya.

Kemendes juga bersedia mewujudkan terjadinya konvergensi layanan di desa, serta menjadi pendukung dalam beberapa pilar terkait target yang harus dicapai oleh kementerian dan lembaga lainnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, program pengubahan perilaku untuk mencegah stunting atau kekerdilan sangat penting. Bahkan, memegang peran krusial dalam keberhasilan program penurunan angka stunting.

"Permasalahan stunting bukan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, namun dipengaruhi oleh faktor multidimensional, diantaranya, kemiskinan dan masalah perilaku," ujar Harry dalam Diseminasi Capaian Kemitraan dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting, di Jakarta, Kamis (1/9).

Dia menuturkan, permasalahan stunting atau gagal tumbuh pada anak masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah berkomitmen mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Dia mengungkapkan, percepatan penurunan stunting merupakan program besar yang membutuhkan kontribusi banyak pihak. Kemensos menjalin berbagai kerja sama dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Marjuki menyebut, pemahaman masyarakat tentang apa stunting masih rendah. Untuk menjawab hal tersebut, pihaknya menggelar Aksi Pengubahan Perilaku Cegah Stunting di 8 Desa Sejahtera Mandiri (DSM) dampingan Poltekesos Bandung di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

"Kegiatan ini melibatkan 32 dosen, 24 mahasiswa, 64 kader masyarakat dan 160 orang duta stunting di masyarakat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, pengasuh bayi, dan remaja putri," tambahnya.

Head of ECED Tanoto Foundation, Eddy Henry, mengatakan, pihaknya ikut terlibat dalam peningkatan kapasitas melalui pelatihan untuk tim tenaga kesehatan. Tim itumendampingi keluarga dalam program pencegahan stunting.