Pemerintah Sipil dan Militer Myanmar Saling Klaim Perwakilan di PBB

NEW YORK - Pemerintah militer Myanmar dan utusan yang dikirim pemerintah sipil saling melancarkan klaim kontradiktif mengenai siapa yang mewakili negara itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal itu disampaikan para pejabat pada Selasa (2/3).

Sebelumnya Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, secara berani memutuskan hubungan dengan junta militer di depan Sidang Umum PBB pada Jumat (26/2) pekan lalu. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah permohonan emosional yang diharapkan dapat membantu memulihkan pemerintahan sipil yang digulingkan. Keesokan harinya, pemerintah militer Myanmar mengklaim utusan itu telah dipecat.

Tetapi pada Senin (1/3) Moe Tun mengirimkan surat kepada Presiden Majelis Umum PBB bahwa dirinya masih memegang jabatan itu.

"Pelaku kudeta yang tidak sah ... tidak memiliki kewenangan melawan otoritas sah dari presiden negara (Aung San Suu Kyi) saya," bunyi surat Moe Tun. "Karena itu saya ingin menginformasikan kepada Anda bahwa saya masih menjadi wakil tetap Myanmar untuk PBB," imbuh dia.

Pada Selasa (2/3), Kementerian Luar Negeri Myanmar mengirim note verbale ke PBB dan mengklaim bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat.
Halaman Selanjutnya....