Pemerintah Siapkan Lahan untuk Permukiman Umum

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan kawasan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur bukan hanya untuk gedung kementerian serta lembaga saja. Pemerintah juga menyiapkan lahan untuk permukiman masyarakat umum.

"Lahan yang disediakan untuk dijual ke masyarakat umum seluas 30.000 hektare dari total lahan yang dipatok untuk ibu kota," kata Presiden saat berbincang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9).

Pemerintah sudah menentukan lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara sebagai pengganti DKI Jakarta. Daerah yang dimaksud berada di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada kajian komprehensif yang dilakukan oleh Bappenas selama sekitar tiga tahun terakhir.

Presiden memastikan, harga jual lahan akan dibuat terjangkau oleh warga. "Misalnya kita jual dua juta rupiah per meter saja harganya, kita sudah bisa dapat 600 triliun rupiah," ujar Jokowi.

Angka tersebut, tegas Presiden, tentu sudah dapat menutupi kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru sebesar 466 triliun rupiah. Bahkan, apabila rencana ini terlaksana, sumber pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) boleh jadi tidak diperlukan lagi. Presiden meyakini, masyarakat tertarik untuk bermukim di ibu kota baru.

"Ini ibu kota negara lho. Siapa yang tidak mau membeli tanah seharga begitu? Mungkin tiga hari (baru dibuka), sudah habis," lanjut Presiden.

Bangunan Pertama

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa bangunan pertama yang akan dibangun pemerintah di ibu kota baru adalah tempat-tempat ibadah. Setelah tempat ibadah, yang akan dibangun selanjutnya adalah Istana Kepresidenan, ruang-ruang terbuka hijau, kemudian baru gedung-gedung kementerian/lembaga.

"Mengapa tempat ibadah, supaya dapat berkah," ujar Presiden.

Presiden menjelaskan total luas ibu kota baru dipatok 180.000 hektare, namun tak seluruhnya didirikan bangunan. Dari jumlah itu, hanya 40.000 hektare yang akan dikembangkan, baik untuk gedung-gedung pemerintah maupun permukiman. Dari lahan seluas 40.000 itu, sebanyak 10.000 hektare yang akan diperuntukkan bagi gedung-gedung pemerintah.

"Tahap yang pertama, akan dikembangkan dulu 4.000 hektare (dari 10.000 hektare yang diperuntukkan bagi gedung pemerintah). Pada lahan seluas 4.000 hektare inilah tempat-tempat ibadah, Istana Kepresidenan, ruang terbuka hijau, serta gedung kementerian/lembaga akan didirikan pertama kali," ujar Jokowi. fdl/P-4