Pemerintah Siap Bantu Penyelenggara Pemilu

JAKARTA - Pemerintah pusat dan daerah mempunyai peran dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Suksesnya pesta demokrasi tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pemilu dan dukungan pemerintah. Dukungan diberikan jajaran pemerintah pusat dan daerah melalui bantuan dan fasilitasi.

"Untuk mendukung suksesnya pemilu diperlukan persamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan," kata Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad Fidani, di Jakarta, Jumat (28/9).

Menurut La Ode, ada pun bantuan fasilitasi yang bisa diberikan pemerintah untuk mendukung suksesnya pemilu, antara lain penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS. Bantuan lainnya adalah penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS, pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan pendidikan politik, kelancaran transportasi pengiriman logistik, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu.

Dukungan Kemendagri dalam membantu kelancaran pelaksanaan pemilu serentak 2019, tambah La Ode, antara lain Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum telah membentuk tim pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah. Tim ini diperlukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemilu. Selain itu, telah dibentuk tim pemantauan perkembangan politik di daerah. "Dukungan Kemendagri lainnya terkait dengan data pendukung dalam rangka pemilu serentak tahun 2019," katanya.

Siapkan Data

Seperti diketahui, kata La Ode, Ditjen Dukcapil telah menyiapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), di mana data tersebut telah diserahkan Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Kemendagri kepada KPU pada tanggal 15 Desember 2017. Data yang diberikan lengkap dengan elemen data berupa NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, status kawin, jenis kelamin, dan alamat.

Selanjutnya seminggu setelah penyerahan, Ditjen Dukcapil juga telah menyerahkan data lengkap dalam bentuk CSV atau Comma Separated Value dan dalam format SQL sesuai dengan konsep database KPU. "Ini untuk lebih memudahkan dan menghindari permasalahan dalam proses impor data," ujar La Ode.

Tidak hanya itu, kata dia, Ditjen Dukcapil juga telah memberikan hak akses 200.000 per hari atau user ID. Dirjen Dukcapil juga telah mengimbau Dinas Dukcapil di kabupaten dan kota agar tidak mudah menerbitkan NIK baru. Karena ini akan berpotensi menjadi NIK ganda. Ada kemungkinan NIK yang kosong di DPS sudah memiliki NIK.

"Kemendagri juga menerbitkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan sebagai bentuk tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan," tuturnya. Untuk menjaga kelancaran pemilu mendatang, sejumlah pejabat di daerah terus melakukan sosialisi kepada masyarakat.

Seperti yang dilakukan Kapolres Kotawaringin Timur, AKBP Mohammad Rommel dengan blusukan ke sejumlah tempat untuk mengajak masyarakat mendukung terciptanya pemilu lancar, aman, dan damai. "Soal pilihan itu saya rasa semua sudah ada pilihan masing- masing. Jangan sampai perbedaan itu menimbulkan perpecahan. Persatuan dan kesatuan harus kita jaga," kata Rommel saat di sebuah warung, sekitar Pasar Berdikari Sampit, Jumat.

ags/Ant/N-3