Pemerintah Perlu Prioritaskan Pemenuhan Gas Domestik

JAKARTA - Lembaga riset independen bidang ekonomi energi dan pertambangan ReforMiner Institute meminta pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan gas domestik di tengah kebijakan perpanjangan ekspor gas alam ke Singapura.

"Idealnya sebuah negara akan lebih memprioritaskan pemenuhan energi domestik ketimbang memikirkan kebutuhan negara lain. Apalagi kondisi saat ini kita sedang dihadapkan pada biaya energi yang tinggi akibat besarnya konsumsi BBM dan elpiji yang diimpor," kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, dalam keterangan di Jakarta, Senin (31/10).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk segera memperbarui perjanjian pasokan baru gas bumi ke Singapura dari Sumatera Selatan karena perjanjian penjualan sebelumnya akan berakhir pada 2023.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan keputusan telah disimpulkan dan perjanjian pasokan baru akan untuk jangka waktu lima tahun. Jika Indonesia memang punya cadangan gas bumi yang cukup, kata Komaidi, sebaiknya dikelola dengan lebih baik.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan sumber energi yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing mengingat populasi yang terus membesar dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang baik.

Belajar dari krisis energi yang terjadi di Eropa dan dunia maka ketahanan energi menjadi faktor penting yang harus menjadi prioritas pemerintah. Ketahanan energi yang terjaga dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi energi.

"Bila perlu ekspor energi dikurangi. Kalau sumber daya yang kita miliki tidak cukup, nanti justru impor akan semakin membesar dan membuat ketahanan energi terus melemah," terang Komaidi. "Ke depan, pasokan gas perlu diatur dengan lebih baik, jangan dihabiskan, terlebih dengan cita-cita menjadikan gas bumi sebagai energi transisi," imbuhnya.