Pemerintah Perlu Perhatikan Bergesernya Pertumbuhan Ekonomi Dunia

YOGYAKARTA - Salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah adalah bergesernya sumber pertumbuhan ekonomi dunia, terutama India yang tumbuh sekitar 7 persen. Untuk itu, agar dapat menjadi bagian dari sumber pertumbuhan baru, Indonesia perlu meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan India.

"Yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah ke depan adalah bergesernya sumber pertumbuhan ekonomi dunia," kata ekonom dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata kepada Koran Jakarta, Minggu (17/9).

Untuk itu, tambah Gunadi, pemerintah paling tidak harus melakukan beberapa hal ini. Pertama, India perlu mendapatkan prioritas sebagai negara tujuan ekspor Indonesia. Saat ini, India menjadi negara tujuan ekspor terbesar ketiga, dengan nilai ekspor sedikit di bawah AS. Indonesia lebih banyak mengekspor produk-produk terkait minyak sawit dan mineral ke India, dan banyak mengimpor hasil-hasil pertanian dari India. Ekspor ke India harus diupayakan dapat tumbuh.

Kedua, tambahnya, produk ekspor yang perlu diprioritaskan tampaknya adalah bahan baku industri, termasuk dari mineral, yang tentu akan makin dibutuhkan oleh dunia industri India.

Kebijakan Hilirisasi

Gunadi mengatakan kebijakan hilirisasi mineral kiranya penting dikembangkan dengan melihat pasar alternatif tersebut, selain Tiongkok yang nilai impornya dari Indonesia saat ini sekitar tiga kali lipat dari ekspor Indonesia ke India.

Ketiga, tambah dia, dalam upaya meningkatkan kerja sama dengan India tersebut Indonesia perlu melakukan secara strategis dan berhati-hati dengan memperhatikan posisi India dalam kompetisi terus-menerus antara Tiongkok dan AS, yang keduanya hampir selalu membawa negara-negara lain masuk dalam pusaran kompetisi tersebut.

Apa yang disampaikan Gunadi ini merespons Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat, Perry Warjiyo, yang menyatakan adanya kemungkinan perubahan siklus ekonomi pada 2025, serta pergeseran siklus keuangan pada 2026.

Perry menyampaikan dengan adanya perubahan itu menjadi tantangan yang perlu dikaji lebih lanjut oleh pemerintah agar mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.