Pemerintah Perlu Intervensi Pinjol

Untuk itu, menurut Awan, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga lembaga terkait lainnya perlu membuat gerakan bersama membangun literasi keuangan digital atau digital financial literacy. Gerakan itu secara intensif mengedukasi masyarakat mengenai risiko dan bahaya utang konsumtif berbunga tinggi melalui platform digital.

Pemerintah bahkan bisa menggandeng perguruan tinggi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau organisasi masyarakat (ormas) agar bisa menjangkau masyarakat

Di samping itu, perlu dorongan inklusi keuangan masyarakat ke lembaga lembaga keuangan berbasis koperasi serta ke sejumlah instrumen investasi, seperti crowdfunding atau peer to peer lending.

"Ini semacam pasar modal tetapi untuk usaha kecil menengah. Caranya dengan menggalang dana dari masyarakat luas (investasi mikro) untuk membiayai usaha mikro kecil. Di Indonesia sudah ada contohnya dan sukses dan tentu terdaftar di OJK," jelas Awan.

Dia menambahkan instrumen tersebut akan memberi banyak opsi dan alternatif bagi masyarakat, ketimbang terjebak ke pinjol apalagi judi online.
Halaman Selanjutnya....