Pemerintah Pacu UMKM Naik Kelas

JAKARTA - Pemerintah tahun ini melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap sebanyak 16 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Langkah tersebut bertujuan agar pelaku UMKM tersebut dapat mendapat legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Kita melakukan sosialisasi dan pendampingan agar paling tidak tahun ini 16 juta itu sudah bisa beralih, dari yang sifatnya informal jadi bisa mempunyai NIB, mempunyai legalitas," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (5/7).

Selain itu, Arif menjelaskan program prioritas kementerian Kemenkop UKM pada 2022 di antaranya adalah melakukan pendataan lengkap kepada UMKM. Pendataan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan BPS dan dinas-dinas terkait di seluruh Indonesia.

"Kita mulai dengan mendata pelaku usaha mikro dan kecil serta menegah terutama usaha nonpertanian targetnya 14,5 juta UMKM tahun ini dan ditingkatkan di tahun depan sehingga harapannya pada 2024 pendataannya bisa selesai," kata Arif.

Agar UMKM bisa naik kelas dan bisa menarik usaha mikro lain untuk jadi rantai pasoknya, Kemenkop UKM membentuk satu kegiatan pengelolaan UMKM secara terpadu melalui Deputi Usaha Kecil Menengah.
Halaman Selanjutnya....