Pemerintah Pacu Penyaluran KUR Klaster melalui Perbankan

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) klaster memiliki tingkat risiko lebih terukur bagi perbankan karena kelompok usaha yang dibiayai memiliki pasar yang jelas.

"Sesuai dengan arahan Presiden maka KUR klaster ini akan didorong. Karena bagi perbankan, itu tingkat risikonya lebih terukur karena dalam hal ini ada pengumpul atau agregator, ada off taker atau penjamin pembeli, sehingga seluruhnya masuk di dalam ekosistem dengan produk yang mempunyai pasar yang jelas," ujarnya usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan KUR Klaster di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12).

Dia mengatakan KUR klaster diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi supplier atau pemasok bagi pasar yang jelas, misalnya untuk UMKM di beberapa pesantren serta para UMKM di Bali yang menjadi pemasok bagi sebuah toko suvenir besar Pulau Dewata.

"Model-model ini lah yang ingin didorong oleh pemerintah termasuk UMKM di Bali, misalnya toko suvenir Krisna, dia terdiri dari beberapa UMKM, dan UMKM yang menjadi vendor ataupun menjadi supplier di toko Krisna diberikan kredit usaha rakyat," kata Airlangga.

Secara umum, dia mengatakan penyaluran KUR pada 2022 mencapai 335,29 triliun rupiah dari total alokasi 373 triliun rupiah. Ke depan, pemerintah akan mendorong penyaluran KUR klaster lebih masif.
Halaman Selanjutnya....