Pemerintah Optimistis Pengelolaan Anggaran Berkualitas

JAKARTA - Pemerintah menyatakan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 memberikan keyakinan bahwa pengelolaan APBN telah dilakukan secara tepat.

"Opini WTP atas LKPP Tahun 2019 semakin memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2019 di Jakarta, Kamis (16/7).

Sri Mulyani mengharapkan pengelolaan APBN selama 2019 itu bisa memberikan hasil berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, capaian tersebut juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen pemerintah untuk selalu melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Dia juga menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2019 mempunyai tantangan tersendiri karena proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

Junjung Profesionalitas

Dalam pelaksanaan tahapan tersebut, pemerintah sebagai auditee dan BPK sebagai auditor mengalami kendala antara lain keterbatasan interaksi fisik, penyampaian dokumen, maupun pengujian lapangan atas data di dalam LKPP Tahun 2019.

"Untuk itu, pemerintah dan BPK melakukan penyesuaian pola kerja, prosedur dan waktu pemeriksaan, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas, sehingga kualitas LKPP dan hasil pemeriksaannya tetap terjaga," kata Sri Mulyani.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019 yang merupakan hasil konsolidasi 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019.

uyo/Ant/E-10