Pemerintah Mestinya Satu Suara Tolak Impor Beras

JAKARTA - Wacana impor beras didesak untuk dihentikan. Kendatipun sejumlah pihak menegaskan bahwa itu hanya pilihan terakhir, namun eksekusinya di lapangan sesewaktu bisa jauh panggang dari api.

Pengamat Kebijakan Pangan, Razikin Juraid menyayangkan sikap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang kekeh memilih kebijakan impor beras untuk mengamankan kebutuhan beras nasional, meskipun itu dijadikan pilihan terakhir.

Bapanas beralasan karena stok beras menipis meskipun perkiraan produksi beras 2022 surplus 1,7 juta ton karena produksi beras November-Desember 2022 hanya tiga juta ton sementara kebutuhan mencapai 5,06 juta ton dan musim panen raya padi 2023 baru tiba pada bulan Maret.

"Lha, gimana kalau pejabat bicara dengan analisis surplus defisit hanya 1 sampai 2 bulan, terus menyimpulkan. Tidak menganalisis kondisi secara utuh, lengkap atau komprehenshif. Tidak melihat data carry over dan stok yang ada. Sebaiknya Bapanas hati-hati berbicara data apalagi terkesan benar-benar maunya impor," demikian Razikin di Jakarta, Minggu (3/12)

Mantan Juru Bicara Milenial Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin ini menilai bahwa apa yang dikatakan Bapanas adalah salah karena bicara sepenggal-penggal bulanan saja sehingga dapat membingungkan publik. Tidak utuh dalam mengungkapkan data stok beras nasional sehingga seolah pada bulan November - Desember itu defisit, padahal pada awal November ada surplus dan ada stok beras.
Halaman Selanjutnya....