Pemerintah Komunikasikan Percepatan Kesejahteraan Papua

JAKARTA - Pemerintah telah mengubah total pendekatan dalam penanganan serta pembangunan di Papua. Presiden Joko Widodo telah menunjuk Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin untuk menangani percepatan kesejahteraan Papua.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan saat ini pemerintah juga meningkatkan koordinasi dan orkestrasi komunikasi publik agar perubahan kebijakan itu dapat dipahami dengan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

"Presiden menunjuk Wakil Presiden untuk secara khusus menangani ini. Perubahan pola dan cara, serta perubahan kebijakan ini, dulu bisa dikomunikasikan dengan baik," katanya dalam siaran persnya saat Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Komunikasi Publik Papua, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (22/12).

Ia juga menegaskan perubahan kebijakan itu juga diiringi dengan perubahan komunikasi agar bisa mengubah persepsi publik. Menurutnya banyak kebijakan dan pembangunan yang telah berlangsung di Papua namun belum sampaikan dengan baik. Oleh karena itu, ke depan komunikasi perlu dilakukan dengan koordinasi yang lebih kuat.

"Saya melihat ini harus kita ubah pola yang dulunya berangkali bekerja secara sektoral, sekarang harus bekerja terkoordinasi sehingga kekuatan dan koordinasi kita menjadi lebih bagus dan lebih kuat," katanya.

Menurut Johnny, dalam rapat bersama Wapres belum lama ini, banyak dibahas perubahan pendekatan dalam mempercepat kesejahteraan warga Papua. Salah satunya perubahan yang disampaikan oleh Panglima TNI sesuai hasil dari pendalaman dan evaluasi kebijakan selama ini.

"Para menteri yang terkait juga sudah menyampaikan bagaimana keberpihakan kita, termasuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada Papua untuk menerjemahkan langsung keberpihakan Kepala Negara," jelasnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rapat bersama Wapres berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi publik. Menurut Johnnysudah saatnya pemanfaatan kanal dan media komunikasi dilakukan secara optimal.

"Barangkali, pertemuan kita ini, Pak Menko Polhukam sudah melaporkan kepada Wapres dan peserta rapat bahwa kita menyusun semacam Gugus Tugas atau Satuan Tugas Komunikasi, tetapi Gugus Tugas atau Satuan Tugas ini harus flamboyan," ujarnya.

Pendekatan flamboyan, menurut Johnny berkaitan dengan diplomasi komunikasi yang melibatkan semua pengambil keputusan penting.

"Komunikasinya harus diplomasi yang flamboyan, maka kelibatan dan pelipatan semua pengambil keputusan penting. Saya tidak ingin konten itu dikeluarkan dari Kominfo (saja), tetapi perlu memberikan gambaran perubahan sikap dan kebijakan yang besar serta keberpihakan terhadap warga Papua," jelasnya.

Selain itu, Johnnyjuga mendorong komunikasi publik dilakukan dengan pendekatan baru sesuai langkah yang telah diambil oleh TNI. Untuk membangun kepercayaan tidak saja dari masyarakat internasional, tetapi juga rakyat atau tokoh Papua sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia.

Menurut Johnny, target akhir yang diharapkan agar kebijakan dan arahan Presiden dapat berjalan dengan baik melalui pemanfaatan kanal komunikasi dan informasi yang dikelola bersama. Selain itu, pelaksanaan komunikasi publik akan menjadi lebih efektif.

"Jangan sampai nanti kesenjangan antara apa yang dilakukan dan arahnya Presiden Joko Widodo, enggak bisa jalan karena tidak terokestrasi dengan baik di semua kanal komunikasi Indonesia. Semuanya punya kanal komunikasi masing-masing, itu kita manfaatkan dengan informasi yang sudah dikelola bersama-sama. Jadi bisa efektif," ungkapnya.

Johnny menyatakan pelibatan semua pihak bukan berarti dari sisi Pemerintah saja, lebih dari itu akan melibatkan berbagai kalangan baik akademisi, pengamat hingga sampai pelaksana teknis di Papua.

"Sehingga, pada saat kita tampil tidak hanya sektoral melainkan ada orkestrasi. Jadi komunikasi publiknya harus total mulai dari yang sangat teknis sampai policy. Kita perlu juga penulis-penulis Indonesia yang baik, untuk kita ajak bicara sehingga membentuk suatu opini yang baik," tandasnya.

Menurut Johnny, pendekatan kesejahteraan di Papua telah banyak dilakukan Pemerintah. Baik dalam alokasi APBN yang lebih besar, kemudian upaya lebih mendekatkan pelayanan pemerintah, termasuk pembahasan rencana pemekaran provinsi.

"Jangan sampai masyarakat tidak tahu. Sekarang justru APBN-nya lebih besar spending ke Papua. Setiap lembaga sudah bergerak dari Polri, TNI dan kementerian lain. Itu masing-masing tetapi dari satu kesatuan kepentingan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sudah jelas untuk pendekatan kesejahteraan serta layanan pemerintahan yang lebih bagus," tutupnya.