Pemerintah Kembali Didesak Segera Membentuk Badan Pangan

JAKARTA - Desakan agar pemerintah segera membentuk Badan Pangan sesuai dengan amanah Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kembali menyeruak setelah adanya peringatan dari Badan Pangan Dunia (FAO) akan adanya ancaman kelaparan global. Desakan itu datang dari politisi, akademisi, dan lembaga pemerhati pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (20/1), mengingatkan pentingnya membentuk badan pangan nasional sebagai upaya mengelola beragam pasokan pangan agar selalu tersedia.

"Badan Pangan Nasional akan bertugas mengelola suplai, distribusi, pasar, dan lain-lain untuk menjamin ketersediaan dan menjaga kestabilan harga, baik pada saat harga tinggi maupun pada saat harga jatuh," kata Johan.

Selama ini, jelasnya, distribusi dan pasokan selalu jadi masalah dalam tata niaga produk hortikultura. Produksi cabai dan bawang merah, misalnya, secara agregat dalam setahun melebihi kebutuhan konsumsi, namun masih sering terjadi kekurangan suplai yang menyebabkan harga berfluktuasi.

Badan Pangan juga diharapkan akan membantu pengendalian impor produk hortikultura yang terus membanjiri pasar dalam negeri, sehingga petani semakin tertekan.
Halaman Selanjutnya....