Pemerintah Jangan Semakin Bebani Rakyat dengan Hapus BBM Murah

"Tahun depan kan ada kenaikan PPN (pajak pertambahan nilai) begitu juga rencana kenaikan tarif listrik. Mana ada pengusaha yang mau rugi, tentu ketika PPN naik imbasnya ke konsumen. Multiplier effect-nya itu yang dipikirkan. Konsumen itu siapa, yah masyarakat juga," kata Tauhid.

Lalu sekarang, lanjut dia, ada rencana menghapus pertalite dan premium yang nyata-nyata pelanggannya banyak orang miskin. Lebih dari 27 juta penduduk itu atau 10 persen dari total populasi RI itu di bawah garis kemiskinan. "Bagaimana bisa pemerintah tidak beri kesempatan bagi rakyatnya untuk bernapas sedikit, setelah lama dihantam pandemi," tegas Tauhid.

Ia mengingatkan, tahun depan masyarakat kalangan bawah yang terkena dampak pandemi belum tentu mendapatkan pekerjaan. Pemerintah belum bisa menjamin apakah mereka sudah bisa bekerja atau belum tahun 2022. Lalu, tiba tiba dihantam lagi dengan kebijakan kenaikan harga LPG.

"Ini bisa mengurangi daya beli masyarakat, padahal pemerintah lagi mendorong pemulihan, tetapi kebijakannya justru menghancurkan konsumsi," ujar Tauhid.

Dari langkah ini, papar dia, inflasi tahun depan akan meningkat di atas tiga persen. Ketika harga-harga kebutuhan pokok meningkat itu akan meningkatkan batas garis kemiskinan. Padahal, tujuan kehadiran negara mengentaskan kemiskinan, bukan justru menambah angka kemiskinan baru.
Halaman Selanjutnya....