Pemerintah Jangan Pasif dalam Transisi Energi

Direktur Eksekutif Institute for Essential and Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan dukungan internasional utamanya diperlukan untuk alih teknologi energi bersih dan investasi pada sisi produksi teknologi guna mengakselerasi transisi energi.

Selain itu juga untuk pendanaan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan skema Energi Transisition Mechanism (ETM) yang menargetkan pensiun dini PLTU sebesar 9,2 GW dalam 10 tahun mendatang.

Selain itu, juga membutuhkan pembiayaan berbunga rendah atau low cost finance sehingga membuat harga pembangkit ET menjadi lebih kompetitif.

Dalam melakukan transisi energi, pemerintah, jelasnya, jangan bersikap pasif dan seharusnya bisa melakukan beberapa hal, yakni reformasi kebijakan yang bisa menarik investasi energi terbarukan lebih besar dan reformasi subsidi energi, pengalokasian subsidi energi untuk pendanaan dan pembentukan instrumen derisking pembangkit ET.

Pada kesempatan terpisah, Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radi, mengatakan sesuai kesepakatan paris, semua negara berkewajiban memcapai zero carbon pada 2060.
Halaman Selanjutnya....