Pemerintah Harus Segera Larang Ekspor Timah

Selain perubahan paradigma, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk mempercepat pengembangan produk turunan timah. Serupa dengan komoditas nikel, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui regulasi dengan melarang ekspor timah tanpa hilirisasi di dalam negeri melalui pengembangan produk turunan timah.

Dalam jangka pendek, larangan ekspor timah itu memang akan menurunkan volume dan nilai ekspor komoditas timah Indonesia. Namun, dalam jangka panjang, pengembangan produk timah akan dapat menaikkan nilai tambah ekspor.

Dia mengakui larangan ekspor timah itu akan menimbulkan resistensi dari berbagai negara importir. Bahkan, perlawanan itu juga akan dilakukan dengan mengadukannya ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebab, pengembangan timah dapat meningkatkan nilai tambah untuk memperbesar hasil pemanfaatan komiditas tersebut sebagai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sesuai yang diamanahkan oleh konstitusi pasal 33 UUD 1945.

Saat ini, RI menjadi produsen utama timah global. Banyak negara yang bergantung pada timah Indonesia. Provinsi Bangka Belitung merupakan daerah ladang timah RI. Mengacu pada data Kementerian ESDM, total sumber daya timah RI dalam bentuk bijih sebesar 3.483.785.508 ton dan logam 1.062.903 ton, sedangkan cadangan timah Indonesia dalam bentuk bijih sebesar 1.592.208.743 ton dan logam 572.349 ton.

Cadangan timah Indonesia ini menempati urutan kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Dari sisi demand, kebutuhan timah dunia berkisar 200 ribu ton per tahun. Dari jumlah itu, Indonesia berkontribusi sebesar 40 persen atau sekitar 80.000 ton per tahun. Ironisnya, RI bukanlah penentu harga timah global.
Halaman Selanjutnya....