Pemerintah Harus Mulai Seimbangkan Anggaran

JAKARTA - Pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 agar mendesain secara seimbang antara pendapatan dan belanja negara. Perlunya desain yang seimbang itu agar bisa menekan defisit anggaran tahun depan yang menuju normalisasi defisit maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Jumat (27/8), mengatakan untuk mendorong agar defisit anggaran bisa menyasar target maka pendekatan dari sisi belanja dan penerimaan harus berjalan seimbang.

Dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang disampaikan pemerintah ke DPR, defisit ditetapkan sebesar 4,85 persen atau 868 triliun rupiah, sedangkan defisit pada 2023 akan kembali ke level maksimal 3 persen.

Menurut Rendy, dari sisi belanja pemerintah, perlu memastikan bahwa pos-pos belanja nantinya bisa terealisasikan secara penuh dan tepat sasaran. Oleh karena itu, masalah administrasi yang sering menjadi menghambat realisasi belanja sudah bisa diantisipasi karena telah mempunyai pengalaman pada 2020 dan 2021.

Pemerintah, jelasnya, harus terus memperbarui data agar administrasi belanja dapat lebih baik karena akan berimplikasi pada penyaluran berbagai bantuan yang dibutuhkan masyarakat.
Halaman Selanjutnya....