Pemerintah Harus Bangun Industri dan Teknologi Pangan di Wilayah Penghasil Pangan

» Pembangunan industri pangan di perdesaan menciptakan lapangan kerja sehingga pemuda desa tidak pindah ke kota jadi pengangguran.

» Kebijakan pemerintah harus pro petani sehingga menghasilkan daya saing sektor pertanian yang kuat.

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa yang selama ini dipandang cukup bagus menggerakkan ekonomi di desa meski di awal-awal ini penggunaannya masih seputar infrastruktur jalan desa dan infrastruktur keras lainnya seperti membangun gedung. Sebab itu, perlu upaya secara strategis mengarahkan dana desa bagi penguatan industri pangan lokal berbasis masyarakat.

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Univeristas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sigit Supadmo Arif, kepada Koran Jakarta, Senin (25/10), mengatakan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, ada contoh bagus yang patut ditiru.

"Pada setiap pekan, satu hari ada hari krowotan (suguhan khas masyarakat Jawa isinya berbagai macam umbi umbian) yang tidak boleh menyediakan roti gandum, tapi harus pangan lokal. Nah, ini kalau makin dimasifkan, dihubungkan dengan desa, nanti akan terus berkembang pangan lokal," kata Sigit.

Pembangunan industri pangan lokal harus dimulai dari permintaan sehingga kabupaten bisa menginisiasi permintaan terutama khusus untuk birokrasi hingga level kelurahan. Kalau mau dan mampu, pemerintah kabupaten juga bisa memberikan insentif bagi pengusaha yang menjual pangan lokal.

Setelah permintaan ada, desa didorong untuk memproduksi secara mandiri dan menjadi penyuplai yang semuanya bisa dikerjakan dengan optimalisasi dana desa. "Nanti level kabupaten membantu soal kemasan dan marketing ke pasar ritel. Pasti bisa kalau konsisten dari tahun ke tahun, dana desa untuk mendorong pangan lokal," kata Sigit.

Pembangunan sentra pangan lokal dipastikan akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga anak-anak di desa tidak akan ke kota menjadi kuli.

Yang jelas, impor pangan terutama gandum harus dikurangi karena akan makin mendesak pangan lokal dan makin bergantung negara lain. "Namanya bergantung pasti jelek, yang bagus ya mandiri. Kalau ada perubahan iklim, gandum harga naik, kita kelimpungan," katanya.

Industri Perdesaan

Sementara itu, Ketua Komunitas Tani Mandiri Indonesia (KTMI) DIY, Mugiono Cahyadi, mengatakan kebijakan impor bahan pangan merupakan pembodohan terhadap rakyat karena mereka tidak bisa makan makanan bergizi akibat tidak ada yang diproduksi di dalam negeri. Tanah yang subur jadi tidak produktif karena dimatikan para importir.

"Sebab itu, kita harus berubah dan membangun industri dan teknologi pangan nasional agar rakyat bisa makan," kata Mugiono.

Dana dari devisa impor ditambah dana desa yang dipertajam jumlahnya bisa mencapai 100 triliun rupiah. Dana sebesar itu bisa memperkaya petani Indonesia, apalagi kalau uangnya dimanfaatkan dalam negeri sehingga berputar berpuluh-puluh kali.

Negara dan pemerintah sudah saatnya menunjukkan tanggung jawab dengan membangun industri dan teknologi pangan di daerah-daerah penghasil pangan untuk menghentikan penindasan kepada rakyat oleh pengimpor. Dengan membangun industri pangan di desa maka tercipta lapangan kerja sehingga anak muda tidak menjadi pengangguran di kota.

Kegagalan pemerintah di masa lalu, jangan diulang, tetapi harus belajar dari masa lalu agar berhasil dengan membangun industri berbasis perdesaan.

Sementara itu, Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, mengatakan penyediaan pangan baik dalam konteks ketercukupan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional memerlukan dukungan teknologi dan informasi di level budi daya.

Penyediaan pangan juga membutuhkan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan. "Untuk itu juga impor pangan tidak boleh merugikan masyarakat produsen pangan, kalau produksi surplus kenapa impor," tegasnya.

Secara terpisah, Pakar Pertanian dari Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura, M. Rum, mengatakan kebijakan pemerintah harus pro petani agar menghasilkan daya saing pertanian nasional yang kuat melalui pengembangan pertanian yang terintegrasi. Salah satunya membangun industri dan teknologi pangan.

"Teknologi pertanian harus diterapkan petani terutama riset dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian agar hasil riset tidak sebatas dipublikasikan di jurnal," tutupnya.