Pemerintah Genjot Infrastruktur untuk Ciptakan Keadilan Sosial

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintahannya selama empat tahun berjalan ini lebih fokus untuk membangun infrastruktur. Tujuan meningkatkan konektivitas satu daerah dengan daerah lainnya.

"Semua ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas, membuka keterisolasian, memudahkan dan memurahkan transportasi serta biaya logistik," kata Presiden Jokowi saat Peresmian Pembukaan Pameran Konstruksi 2018, Indonesia Infrastructure Week 2018 dan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan sertifikat kompetensi kepada perwakilan 10 ribu tenaga kerja konstruksi se-Indonesia. Ke-10 ribu tenaga kerja konstruksi yang hadir merupakan tenaga kerja yang telah disertifikasi dan akan disertifikasi dalam rangkaian kegiatan konstruksi Indonesia.

Presiden menuturkan infrastruktur yang sudah dibangun itu adalah jalan tol, jalan raya, kereta api, bandara, bendungan, waduk, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik hingga pos lintas batas negara (PLBN) dan infrastruktur lainnya.

"Selain untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan konektivitas, infrastuktur itu bertujuan untuk mempersatukan Indonesia karena orang bisa bekerja dari Aceh langsung ke Papua," jelas Presiden.

Selain itu, lanjut Presiden, yang terpenting pembangunan infrasktruktur bisa mempersatukan Indonesia dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi, jangan hanya dilihat sebagai urusan ekonomi, tapi juga urusan mempersatukan bangsa ini dan keadian sosial bagi seluruh Indonesia.

Jika tanpa industri konstruksi tanpa insinyur sipil, arsitek seperti bapak-ibu sekalian, saya pastikan program pemerintah membangun infrastruktur tidak berjalan," ucap Presiden.

Presiden menegaskan pembangunan infrakstruktur yang saat ini dikerjakan pemerintah adalah pekerjaan besar untuk bisa membawa Indonesia maju di masa mendatang.

"Ini bukan pekerjaan instan yang bisa langsung dinikmati sekarang, melainkan untuk jangka menengah dan panjang. Ini membuka kesempatan kerja yang luas bagi pelaku industri konstruksi," ungkap Presiden.

Sertifikasi Diperbanyak

Presiden Jokowi sangat mendukung adanya sertifikasi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Presiden ingin sertifikasi juga diperbanyak.

"Saya sambut baik sertifikasi pekerja konstruksi dan saya minta tahun depan lebih banyak 10 kali lipat sehingga kualitas pekerja konstruksi kita bisa ditingkatkan," jelas Presiden.

Presiden mengingatkan lima tanggung jawab perusahaan konstruksi dalam bekerja saat membangun infrastruktur. Di antaranya, tanggung jawab soal keamanan pekerja dan keamanan pengguna.

"Itu harus dinomorsatukan, jangan sampai ada kasus bangunan roboh dan kecelakaan kerja yang fatal, kehati-hatian utamanya dilakukan di daerah bencana, seperti gempa, banjir, tanah longsor," kata Presiden.

Kedua, tanggung jawab perusahaan untuk lingkungan hidup. Menurut Presiden, ini sangat penting, sebab jangan sampai infrastruktur yang dibangun tidak ramah lingungan. fdl/P-4