Pemerintah Gandeng Operator Sediakan Jariangan 4G

JAKARTA - Untuk memastikan hak masyarakat Indonesia mendapatkan layanan yang berkualitas, terjangkau, dan terjamin keberlangsungannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menerapkan sistem kerja sama operasi (KSO) dengan operator seluler untuk membangun jaringan telekomunikasi 4G di 7.904 desa dan kelurahan di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

Dijelaskan oleh Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Latif penetapan KSO merupakan bagian dari tugas Kementerian Kominfo. Dan saat ini pihaknya sedang melalui proses penetapan kerja sama operasi dengan perusahan operator seluler yang memiliki lisensi di Indonesia. Seleksi penyedia layanan seluler untuk BTS 4G di wilayah 3T ini tidak kalah pentingnya dari pembangunan infrastruktur itu sendiri.

"Dalam skema KSO ini, BAKTI Kominfo bertanggung jawab melakukan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur BTS 4G, termasuk di dalamnya menyediakan lahan. Sementara, mitra operator seluler bertanggung jawab menyediakan layanan 4G kepada pelanggan, termasuk di dalamnya melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan 4G secara keseluruhan," kata Anang, dalam siaran persnya, akhir pekan lalu.

Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan KSO memiliki dasar hukum pelaksanaan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), dan Peraturan Direktur Utama BAKTI Kominfo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Operasional Pemanfaatan Aset BAKTI Kominfo dan Aset Pihak Lain di Lingkungan BLU BAKTI Kominfo. Pembangunan BTS 4G di 7.904 lokasi 3T menggenapi upaya pemerintah dalam menutup kesenjangan digital, terutama sebagian besar ada di wilayah Indonesia timur.

Anang juga mengatakan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata merupakan pilar penting percepatan transformasi digital. BAKTI Kominfo juga telah menyelesaikan atau upgrading BTS 4G di 1.209 desa dari 9.113 desa dan kelurahan yang berada di 3T, dan kelurahan selama periode 2019-2020. Dan ini menggunakan sumber pembiayaan dari kontribusi operator telekomunikasi atau kami namakan PNBP USO.

"Setidaknya 5.204 dari total lokasi berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat atau sekitar 65% pekerjaannya. Inilah bentuk komitmen serius pemerintah untuk menghubungkan tanpa terkecuali, menyediakan pelayanan yang merata dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Dijelaskan juga oleh Anang, bahwa selama periode tahun 2021-2022, pembangunan BTS di 3T dilakukan dengan sumber pembiayaan APBN yang bersumber dari rupiah murni dan PNBP Kominfo Non-BLU.

Total BTS 4G yang akan dibangun sebanyak 7.904 lokasi wilayah 3T. Pembangunan ini dilakukan dalam dua tahap, di mana 4.200 desa kelurahan dilakukan pada tahun 2021 ini, dan dilanjutkan 3.704 dilakukan di tahun 2022.

"Sehingga harapannya setelah proyek ini selesai, seluruh wilayah desa dan kelurahan di wilayah 3T dapat mengakses sinyal 4G untuk mendapatkan layanan internet," tutupnya.