Pemerintah Fokus Kendalikan Inflasi

JAKARTA - Pemerintah terus memantau stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pangan pokok dan energi. Langkah tersebut dalam rangka mengontrol tingkat inflasi dalam negeri seiring terjadinya disrupsi perdagangan global.

"Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dan kecukupan ketersediaan kebutuhan pangan pokok dan energi," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, di Jakarta, Rabu (18/5).

Febrio menyatakan langkah itu harus dilakukan mengingat lonjakan kenaikan harga komoditas khususnya energi dan pangan berpotensi mendorong kenaikan inflasi Indonesia. Dia memastikan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, termasuk memberikan bantalan kebijakan berupa bantuan sosial minyak goreng untuk kelompok berpendapatan rendah.

Febrio menjelaskan pelemahan kinerja ekonomi global termasuk yang terkait dengan lonjakan harga komoditas merupakan dampak dari konflik antara Russia dan Ukraina.

Seperti diketahui, inflasi tahun ini diproyeksikan melampaui target pemerintah. Chief Economist & Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Katarina Setiawan, memprediksikan inflasi Indonesia akan mencapai 4,4-4,8 persen tahun ini. Prediksi tersebut di atas rentang target yang ditetapkan di kisaran 2-4 persen.

Sinyalemen inflasi tinggi mulai terlihat pada April lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada April 2022 sebesar 0,95 persen secara bulanan atau month to month (mtm) atau tertinggi sejak Januari 2017.

Secara tahunan atau year on year (yoy), inflasi pada April 2022 tercatat sebesar 3,47 persen, tertinggi sejak Agustus 2019 dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 3,49 persen. Dengan realisasi tersebut, sejak awal tahun hingga April 2022 (ytd), inflasi tercatat sebesar 2,15 persen.

"Penyumbang inflasi utama pada April ini berasal dari komoditas minyak goreng, bensin, daging ayam ras, tarif angkutan udara, serta ikan segar," tutur Kepala BPS, Margo Yuwono.

Kinerja Ekspor

Di sisi lain, meski disrupsi perdagangan global menekan laju pemulihan ekonomi, namun ternyata, Indonesia juga mendapat dampak positif dari kenaikan harga komoditas global. Ekspor Indonesia pada April 2022 tercatat sebesar 27,32 miliar dollar AS atau tumbuh sebesar 47,76 persen (yoy) dengan migas tumbuh 48,92 persen (yoy) dan nonmigas 47,7 persen (yoy).

Tak hanya itu, ekspor sektor manufaktur yang merupakan komponen penyumbang tertinggi ekspor nonmigas pun tumbuh secara konsisten yaitu 27,92 persen (yoy).

Menurut Febrio, manufaktur adalah sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dalam perekonomian, terutama dari sisi penciptaan lapangan kerja. Karena itu, arah kebijakan pemerintah akan terus menggalakkan ekspor yang bernilai tambah tinggi dengan hilirisasi sumber daya alam (SDA) Indonesia, seperti besi, baja, dan feronikel.

Sementara itu, prioritas hilirisasi SDA pemerintah adalah tambang serta mineral, yaitu nikel hidrat, besi dan baja, CPO yaitu margarin dan sabun mandi, migas sekaligus batu bara yaitu etilena dan propilena.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai neraca perdagangan Indonesia yang terus surplus berdampak baik pada kestabilan nilai tukar Rupiah. "Ketika neraca dagang itu surplus berpotensi mendatangkan pundi valas yang lebih besar ke devisa, sehingga bisa mendorong nilai tukar menjadi lebih stabil di tengah ketidakpastian konflik geopolitik dan pandemi yang belum berakhir di beberapa negara," kata Ekonomi CORE, Yusuf Rendy, beberapa waktu lalu.