Pemerintah Dinilai Perlu Menggagas Dana Abadi untuk Kelompok Masyarakat Sipil

Arya Fernandes, Centre for Strategic and International Studies, Indonesia

Menjelang penghujung masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang akan berakhir pada Oktober 2024 ini, belum ada tanda-tanda demokrasi kita akan membaik.

Dalam 10 tahun terakhir, indeks demokrasi dan kebebasan kita justru menunjukkan tren penurunan. Lembaga-lembaga perwakilan dan partai politik yang harusnya berfungsi dalam membangun demokrasi justru saat ini kurang mendapatkan kepercayaan publik. Di tengah situasi yang miris itu, harapan kita yang tersisa adalah pada Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). OMS yang kuat dan mandiri dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas serta menjadi kontrol bagi kebijakan pemerintah.

Namun, saat ini OMS menghadapi situasi yang kurang menguntungkan. Secara internal, OMS menghadapi problem keterbatasan dukungan finansial untuk dapat bertahan, terhambatnya regenerasi karena tata kelola kelembagaan yang tidak memadai hingga keterbatasan kompetensi dan keahlian. Secara eksternal, hingga kini belum ada skema dukungan program dan pendanaan yang berkelanjutan dari negara untuk memastikan OMS dapat bertahan.

Terkait hal ini, penting bagi pemerintah untuk mulai menginisiasi adanya Dana Abadi untuk OMS agar keduanya bisa bermitra dan bekerja sama dengan lebih baik dan lebih efektif untuk menghasilkan kebijakan yang partisipatif.

Problem pendanaan OMS

Problem pendanaan sudah menjadi tantangan bagi keberlanjutan OMS dalam lima tahun terakhir ini, termasuk berkurangnya pendanaan OMS dari lembaga donor internasional, dan terbatasnya dana masyarakat serta negara untuk OMS. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan kerja-kerja advokasi dan pemberdayaan publik oleh OMS.

Salah satu inisiatif yang pernah dilakukan pemerintah untuk penguatan OMS, terutama dari sisi pendanaan adalah melalui Program Swakelola Tipe 3. Program yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah ini memungkinkan OMS mendapatkan dana hibah penelitian melalui pengadaan barang/jasa sehingga dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

Perubahan struktur kebijakan pendanaan tersebut membuat OMS lebih terspesialisasi dan terbuka berkerja sama dengan pemerintah, yang sebelumnya dianggap tabu oleh sebagian OMS.

Saat ini, kemampuan spesialisasi ini sudah menjadi tren baru OMS di Indonesia. Sebagai contoh, terdapat OMS yang fokus pada isu pemilihan umum (pemilu) (seperti Perludem), isu kemiskinan dan ketimpangan (contohnya SMERU dan Prakarsa), isu hak asasi manusia HAM (misalnya ELSAM), isu lingkungan dan perubahan iklim (WRI Indonesia), isu pendidikan (INSPIRASI Foundation) dan lainnya.

Namun, laporan Civil Society Organization Sustainability Index menunjukkan masih tingginya kerentanan pendanaan OMS di Indonesia. Dari angka 1 hingga 7 (1 menunjukkan paling memiliki kemampuan pendanaan berkelanjutan dan 7 menunjukkan kerentanan pendanaan), selama periode 2014-2021, rata-rata kerentanan pendanaan OMS di Indonesia berada di angka 4,45.

Tren pendanaan melalui Dana Abadi

Dalam 20 tahun terakhir, pendanaan abadi untuk OMS sudah menjadi tren yang diadopsi di banyak negara dengan tujuan memperkuat peran masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik yang partisipatif.

Laporan The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) tahun 2010 menunjukkan adanya komitmen sejumlah negara, seperti Kroasia, Hungaria, dan Afrika Selatan dalam memperkuat pendanaan untuk OMS, seperti melalui pembentukan lembaga nasional untuk pendanaan OMS atau kementerian yang mengurusi pelembagaan dan pendanaan masyarakat sipil.