Pemerintah Dinilai Perlu Menggagas Dana Abadi untuk Kelompok Masyarakat Sipil

Arya Fernandes, Centre for Strategic and International Studies, Indonesia

Menjelang penghujung masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang akan berakhir pada Oktober 2024 ini, belum ada tanda-tanda demokrasi kita akan membaik.

Dalam 10 tahun terakhir, indeks demokrasi dan kebebasan kita justru menunjukkan tren penurunan. Lembaga-lembaga perwakilan dan partai politik yang harusnya berfungsi dalam membangun demokrasi justru saat ini kurang mendapatkan kepercayaan publik. Di tengah situasi yang miris itu, harapan kita yang tersisa adalah pada Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). OMS yang kuat dan mandiri dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas serta menjadi kontrol bagi kebijakan pemerintah.

Namun, saat ini OMS menghadapi situasi yang kurang menguntungkan. Secara internal, OMS menghadapi problem keterbatasan dukungan finansial untuk dapat bertahan, terhambatnya regenerasi karena tata kelola kelembagaan yang tidak memadai hingga keterbatasan kompetensi dan keahlian. Secara eksternal, hingga kini belum ada skema dukungan program dan pendanaan yang berkelanjutan dari negara untuk memastikan OMS dapat bertahan.

Terkait hal ini, penting bagi pemerintah untuk mulai menginisiasi adanya Dana Abadi untuk OMS agar keduanya bisa bermitra dan bekerja sama dengan lebih baik dan lebih efektif untuk menghasilkan kebijakan yang partisipatif.
Halaman Selanjutnya....