Pemerintah Dinilai Perlu Menggagas Dana Abadi untuk Kelompok Masyarakat Sipil

Di Estonia, sebagai contoh, sebagian besar pendanaan kepada OMS berasal dari pemerintah daerah dan Yayasan Dana Abadi yang dikelola oleh pemerintah. Setiap tahunnya, pemerintah mengalokasikan sekitar 7 juta Euro atau setara dengan Rp118 triliun ke sejumlah OMS baik dalam bentuk project grant atau dukungan kelembagaan serta dana untuk National Foundation for Civil Society (NFCS).

Contoh lainnya adalah Kroasia, yang pemerintahnya membentuk badan publik untuk mengelola pendanaan OMS yang berasal dari anggaran pemerintah, donor internasional, dan Uni Eropa.

Indonesia relatif terlambat untuk membangun satu yayasan dana abadi bagi OMS. Penting bagi pemerintah untuk mulai menginisiasinya. Sebab, dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, pemerintah butuh masukan baik dari pihak eksternal yang independen dan berpengalaman.

Untuk mendapatkan masukan tersebut dibutuhkan adanya keberlanjutan dan keberadaan OMS yang mandiri, kuat secara pendanaan dan berdaya. Selain itu, penting untuk memastikan OMS yang ada memiliki kompetensi, pengalaman dan keahlian baru.

Inisiatif dana abadi dapat mendukung keberlanjutan OMS agar dapat secara aktif terlibat dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan publik menjadi lebih terukur. Sebagai mitra yang baik, pemerintah dan OMS perlu sama-sama bekerja sama untuk menghasilkan kebijakan yang partisipatif.
Halaman Selanjutnya....