Pemerintah Diminta Tegas Tetapkan Pimpinan FTZ Batam

TANJUNGPINANG - Pemerintah pusat dinilai tidak tegas dalam menetapkan pimpinan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP FTZ) yang saat ini masih terkatung- katung, sehingga menimbulkan spekulasi di kalangan pelaku bisnis maupun politisi. "Hingga kini BP FTZ Batam belum memiliki pimpinan yang definitif.

Tarik-menarik kebijakan itu justru memperkuat dugaan sarat kepentingan politik dan kepentingan bisnis," kata Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Minggu (26/5).

Menurut Iskandarsyah, dua opsi yang sebenarnya sudah mulai mengerucut dalam menetapkan pimpinan BP FTZ Batam yakni Wali Kota Batam ex officio pimpinan BP FTZ Batam. Kemudian opsi kedua menguat lagi yakni pemerintah pusat yang memilih dan menetapkan pejabat pusat untuk memimpin BP FTZ Batam.

Dia pun menduga ada pihak-pihak menggunakan kekuatan politik untuk mencegah Wali Kota Batam Muhammad Rudi menjabat sebagai pimpinan BP FTZ Batam. Kelompok ini menginginkan pusat yang menetapkan pimpinan BP FTZ Batam. "Kami menganalisis ini sebagai perebutan lahan bisnis ke depan. Ada target yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak di kawasan yang sama," ucapnya.

Iskandarsyah mengemukakan FTZ Batam seharusnya menjadi mesin untuk memperkuat perekonomian di Batam, bukan malah menjadi lahan bisnis bagi kelompok tertentu yang diduga dekat dengan penguasa.
Halaman Selanjutnya....