Pemerintah diminta Segera Siapkan Roadmap Transisi ke EBT

JAKARTA - Pemerintah diminta segera menyiapkan roadmap (peta jalan) transisi energi dari batu bara ke energi baru terbarukan (EBT). Pentingnya roadmap itu sebagai petunjuk dalam menjalankan komitmen Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim (COP26) di Glasgow.

Dalam COP26, Indonesia berkomitmen untuk memensiunkan dini PLTU bara dengan kapasitas 9,6 gigawatt sebelum 2030 mendatang.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (8/11), mengatakan kebergantungan terhadap energi fosil tidak akan berakhir jika Indonesia tidak segera meningkatkan kapasitas energi terbarukan.

"Pemerintah dan Dewan Energi Nasional harus mengakselerasi penyusunan peta jalan dan strategi transisi energi di Indonesia secara komprehensif," kata Fabby.

Fokus kebijakan ke depan bukan lagi batu bara sebagai pilihan pertama, melainkan energi terbarukan yang menjadi opsi utama di Indonesia.

"Jadi, transisi energi perlu dirancang benar-benar dengan prioritas pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebanyak-banyaknya dan mengoptimalkan efisiensi energi," jelas Fabby.

IESR, papar Fabby, menilai kebijakan memensiundinikan PLTU batu bara sebagai langkah progresif untuk dekarbonisasi sistem energi Indonesia sehingga keterbukaan pemerintah Indonesia perlu diapresiasi terkait program transisi energi melalui pengurangan PLTU batu bara secara bertahap.

Kendati demikian, perhitungan IESR menunjukkan untuk mengejar target Persetujuan Paris dan menahan kenaikan temperatur rata-rata global di bawah 1,5 Celsius harus memensiunkan sekitar 10,5 gigawatt PLTU sebelum 2030. "Masih ada selisih 1,2 gigawatt yang perlu dipensiunkan dan ini bisa ditargetkan mencakup PLTU di luar wilayah usaha PLN," tambah Manager Program Transformasi IESR, Deon Arinaldo.

Menurut Deon, Indonesia setidaknya membutuhkan investasi energi terbarukan sebesar 20-25 miliar dollar AS per tahun hingga 2030. Kebutuhan investasi itu semakin meningkat setelah 2030 untuk pembiayaan phase out batu bara dan pengembangan energi terbarukan untuk mencapai bebas emisi pada 2050.

Semakin cepat phase out PLTU batu bara maka akan menghindarkan risiko kerugian keuangan dari aset terdampak sektor PLTU batu bara yang mencapai 26 miliar dollar AS setelah 2040.

Sumber Dana

Dalam upaya mencari dukungan dana untuk kebutuhan penghentian PLTU batu bara secara bertahap, Indonesia bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang menggagas program Mekanisme Transisi Energi atau ETM yang diharapkan bisa mengumpulkan 2,5 sampai 3,5 miliar dollar AS untuk menghentikan dua sampai tiga PLTU batu bara per negara.

"Platform pembiayaan diharapkan mampu memberi kejelasan sumber dana untuk memensiunkan PLTU dan mendorong masuknya aliran investasi yang lebih besar di energi terbarukan. Hal ini penting agar Indonesia dapat merencanakan transformasi sistem energinya dengan optimal," pungkas Deon.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas, Yahya Hidayat, mengatakan Indonesia dan Energy Transition Partnership (ETP) menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan transisi energi dalam rangka mengejar target EBT 23 persen pada 2025 sesuai Perjanjian Paris.

"Saya yakin kerja sama ini akan bermanfaat untuk transisi energi yang inklusif dengan tujuan meningkatkan ketahanan energi nasional," kata Yahya.