Pemerintah Didesak Memacu Pelaksanaan Transisi ke Energi Terbarukan

JAKARTA - Pemerintah didesak memacu pelaksanaan transisi ke energi baru terbarukan (EBT) dan meninggalkan energi kotor yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Sebab, peralihan ke energi terbarukan justru lebih menguntungkan baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Anggota Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI), Aditya Hera Nurmoko, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Senin (6/6), mengatakan para pejabat di pemerintahan jangan mengembangkan lagi wacana kalau transisi energi butuh biaya yang sangat besar terutama untuk memensiundinikan PLTU.

"Hasil riset beberapa kampus ternama di dunia dan IMF menunjukkan bahwa justru peralihan ke energi terbarukan akan menguntungkan secara ekonomi dan sosial. Para pihak di pemerintahan yang selama ini melempar wacana transisi energi mahal dan butuh investasi besar harus mengubah paradigma mereka dan berhenti melindungi pengusaha yang masih berharap RI terus memakai energi kotor," kata Aditya kepada Koran Jakarta, Senin (6/6).

Pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal dua tahun, semestinya meninggalkan legacy yang baik dan wajib dilanjutkan terkait peralihan ke energi terbarukan.

"Setidaknya target bauran energi sebesar 23 persen pada 2024 bisa tercapai. Malu pada masa depan kalau ini saja tidak tercapai," tandas Aditya.
Halaman Selanjutnya....