Pemerintah Cabut Ratusan Sertifikasi TKDN-IK

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) mencabut 271 Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil (TKDN-IK) yang tak sesuai ketentuan. Pencabutan itu dilakukan setelah Ditjen IKMA Kemenperin melakukan pengawasan

"TKDN-IK yang dicabut karena ditemukan ketidakkonsistenan dalam kegiatan produksi maupun dokumen yang disampaikan," tegas Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita di Jakarta, Kamis (21/12).

Reni menjelaskan, ketidakonsistenan itu antara lain di lapangan ditemukan perusahaan memiliki modal usaha di atas 5 miliar rupiah sehingga tidak termasuk skala Industri Kecil. Kemudian, perusahaan belum memiliki dokumen perizinan yang sesuai dengan tingkat risiko KBLI produk, serta bukti biaya komponen dalam negeri (KDN) seperti kuitansi pembelian bahan baku tidak dapat menunjukkan sebagai bahan baku utama produk.

Seperti diketahui, Kemenperin melalui Ditjen IKMA aktif memberikan fasilitasi bagi para pelaku industri kecil agar dapat melakukan pengajuan Sertifikasi TKDN-IK. Kebijakan TKDN IK bertujuan agar industri kecil dapat menjadi sasaran belanja pemerintah, BUMN dan BUMD.

Reni menyampaikan, sepanjang 2023, pihaknya melaksanakan sosialisasi tersebut di kota lainnya seperti Banda Aceh, Bekasi, Makassar, Semarang, Sumedang, Batam, dan Balikpapan. Secara total, kegiatan tersebut diikuti sebanyak 1.188 peserta yang pelaku industri kecil. "Adapun pemilihan lokasi pelaksanaan sosialisasi mengacu pada jumlah pelaku industri kecil yang telah memiliki akun dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)," ungkapnya.
Halaman Selanjutnya....