Pemerintah Bentuk Tim Evaluasi AD/ART FPI

Bukan Politis Sementara itu Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo saat diwawancarai terpisah menegaskan belum diterbitkannya SKT FPI bukan karena alasan politis. Tapi SKT belum dikeluarkan, semata karena teknis administrasi, di mana berkas persyaratan FPI belum lengkap

. "Berkembang di luar katanya ini perpanjangan SKT FPI ada muatan politik, saya nyatakan tidak benar. Sekali lagi tidak ada muatan politik atau unsur politik di dalamnya, murni administrasi yang kurang," katanya.

Menurut Soedarmo, ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi FPI. Persyaratan yang belum lengkap itu, di antaranya adalah surat permohonan yang belum diberi nomor dan perihal surat.

Kemudian AD/ART yang belum memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal. Juga dokumen AD/ART belum ditandatangani. Padahal hal itu diatur dalam Pasal 12 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

"Persyaratan lainnya belum lengkap adalah surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan bermaterai, surat pernyataan belum menyatakan bahwa nama, lambang bendera, simbol, atribut belum menjadi hak paten atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik pemerintah, dan rekomendasi dari Kemenag," katanya.
Halaman Selanjutnya....