Pemerintah Ancam Pabrik Sawit Penindas Pekebun

JAKARTA - Pemerintah akan menindak tegas pabrik kelapa sawit (PKS) yang memanfaatkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk menindas pekebun. Sebab, tak dapat dipungkiri, kebijakan itu dapat mempengaruhi harga tandan buah segar (TBS) pekebun sawit terlebih TBS pekebun swadaya.

Terbaru, pekebun mengeluhkan adanya edaran PKS yang mematok harga sesuai kebijakan DPO sehingga harga TBS pekebun turun hingga 500-1.000 rupiah per kilogram (kg). Terkait itu, Kementan sudah menyampaikan ke Kementerian Perdagangan untuk menindak tegas PKS nakal.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan Kementan, Dedi Junaedi mengatakan, terkait itu, pemerintah sudah mengambil langkah tindak lanjut dengan mengadakan rapat koordinasi bersama Kementerian dan stakeholder terkait pada 30 Januari 2022. Dalam rapat koordinasi ini Menteri Perdagangan menyampaikan dengan tegas kebijakan DMO dan DPO adalah kewajiban eksportir bukan beban pekebun.

"Jadi bila ada pihak yang memanfaatkan kesempatan ini akan ditindak tegas," tegas Dedi di Jakarta, Rabu (9/2).

Untuk mengantisipasi permainan spekulan dalam lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN), Mendag juga memerintahkan agar lelang pada 31 Januari lalu dikawal ketat oleh pemerintah dan asosiasi terkait.
Halaman Selanjutnya....