Pemerintah Alokasikan Dana Desa 400 Triliun Rupiah hingga 2024

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo bertekad mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 400 triliun rupiah selama lima tahun ke depan atau hingga 2024. Sejak 2015 hingga 2019, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa 257 triliun rupiah.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, di Jakarta, Selasa (26/2), menjelaskan peningkatan alokasi dana desa yang akan disalurkan sebesar 400 triliun rupiah selama lima tahun ke depan itu dimungkinkan karena anggaran desa memang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Apalagi, pembangunan desa butuh anggaran yang cukup besar.

"Sejak adanya dana desa, ternyata desa mampu membangun infrastruktur desa secara masif dan diakui badan dunia," kata Eko.

Total anggaran dana desa sebesar 257 triliun rupiah selama lima tahun (2015-2019) tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari 20,67 triliun rupiah pada 2015 meningkat menjadi 46,98 triliun rupiah pada 2016, lalu sebesar 60 triliun rupiah pada 2017 dan 2018 sebesar 60 triliun rupiah, dan tahun 2019 sebesar 70 triliun rupiah.

Dana desa tersebut, kata Eko, diberikan ke seluruh desa di Indonesia dengan formula 77 persen dibagi rata ke seluruh desa, kemudian 20 persen dialokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah.

Kemudian, tiga persen dialokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang berstatus tertinggal. Selama hampir empat tahun sejak dana desa disalurkan, desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa.

Hasil terbaiknya, selama empat tahun tersebut, yakni dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilometer, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan Bank Umum Milik Desa (BUMDes) sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit Mandi Cuci Kakus, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922.

"Adanya program dana desa terbukti efektif dan telah berhasil mengurangi kemiskinan di desa-desa," katanya.

Selain itu, dana desa juga menurunkan angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen, peningkatan pendapatan perkapita hampir 50 persen, pembukaan lapangan kerja melalui program Padat Karya Tunai, BUMDes, desa wisata, angka pengangguran di desa turun daripada di kota dan gini ratio di desa terus meningkat.

Pembinaan Masyarakat

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan semua dana desa itu digunakan masyarakat desa untuk pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Penggunaan dana desa juga tidak lari keluar dari desa. "Harus tetap berputar untuk menyejahterakan masyarakat," ujarnya.

Bambang juga mendorong pendirian BUMDes di berbagai desa, karena saat ini baru terdapat sekitar 45 ribuan BUMDes, dari target setiap desa satu BUMDes.Dia menilai keberadaan BUMDes akan memperkuat demokrasi ekonomi, melengkapi demokrasi sosial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pedesaan.eko/Ant/E-3