Kinerja Kementerian | Pencairan KIP Berlangsung Lambat
Pemerataan yang Berkeadilan Jadi Prioritas Kemenko PMK
Foto : ISTIMEWA
PEMAPARAN KINERJA | Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani didampingi Menteri Kesehatan, Nila Moeleok, dan Juru Bicara Presiden, Johan Budi, saat menyampaikan capaian kinerja tiga tahun bidang PMK, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (23/10). Menko PMK memaparkan bahwa kesejahteraan rakyat dalam kurun waktu tiga tahun meningkat yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014 sebesar 68,9 persen, tahun 2015 sebesar 69,5 persen, tahun 2016 sebesar 70,19 persen dan 70,79 persen pada tahun 2017.
Menurut Muhadjir, keterlambatan dalam pencairan KIP terjadi karena ada perubahan dalam sistem penyaluran. Sebelumnya, KIP diberikan secara tunai langsung sementara saat ini kartunya bisa difungsikan sebagai kartu ATM.
Selain itu juga kartu harus diaktivasi dulu sebelum uang bisa diambil. Adaptasi perubahan ke sistem perbankan ini menurut Mendikbud memerlukan waktu. "Proses dari non ATM ke ATM dan aktivasi ini memerlukan waktu. Sehingga daya serap jadi rendah,'' papar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.
Meski begitu, Muhadjir menargetkan pencairan KIP diseluruh nusantara sudah selesai di akhir 2017. Sejumlah langkah percepatan tengah dilakukan agar target pencairan segera tercapai.
Salah satunya dengan memanggil seluruh kepala dinas pendidikan untuk meningkatkan sosialisasi KIP dengan sistem baru ini.
Meski sedikit lambat di awal, namun Muhadjir menjanjikan dengan sistem perbankan pencairan KIP akan lebih tepat sasaran dan memperkecil kemungkinan kebocoran. Manfaat kedua ialah dengan sistem nontunai maka uang bisa diambil secara bertahap untuk membeli kebutuhan sekolah yang diperlukan.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya