Kinerja Kementerian | Pencairan KIP Berlangsung Lambat
Pemerataan yang Berkeadilan Jadi Prioritas Kemenko PMK
Foto : ISTIMEWA
PEMAPARAN KINERJA | Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani didampingi Menteri Kesehatan, Nila Moeleok, dan Juru Bicara Presiden, Johan Budi, saat menyampaikan capaian kinerja tiga tahun bidang PMK, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (23/10). Menko PMK memaparkan bahwa kesejahteraan rakyat dalam kurun waktu tiga tahun meningkat yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014 sebesar 68,9 persen, tahun 2015 sebesar 69,5 persen, tahun 2016 sebesar 70,19 persen dan 70,79 persen pada tahun 2017.
"Kita juga berhasil menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien Gini turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada tahun 2017 dan terus turun ke angka 0,393 di Maret 2017," tambah Menko PMK.
Pencairan KIP
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengakui bahwa pencairan KIP berlansung lambat, meskipun dari sisi penyaluran kartu relatif tinggi. Hal ini disebabkan adanya pergantian fungsi kartu yang saat ini berubah menjadi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Muhadjir memaparkan, pencairan KIP jenjang SD baru 25,8 persen (2.007.421), SMP 39,6 persen (1.286.248), SMA 59,8 persen (619.929) dan SMK 48,4 persen (694.473). Padahal distribusi kartunya relatif tinggi, yakni sudah di atas 70 persen di jenjang SD -SMA.
Jenjang SD sudah disalurkan 7.778.963 (75,1 persen), SMP 3.244.134 (74,3 persen), SMA 1.037.351 (75,9 persen) dan SMK 1.436.186 kartu (78.5 persen). ''Uang sudah di rekening siswa tapi belum diambil. Sekarang laporan percepatan agar siswa bisa manfaatkan dana di tabungannya itu,'' kata Muhadjir.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya