Pemerataan Infrastruktur Bakal Tekan Ketimpangan Antarwilayah

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengemukakan pemerintah mesti segera mengatasi ketimpangan ekonomi antarwilayah di Tanah Air agar tidak menimbulkan permasalahan ekonomi dan sosial dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sejumlah solusi yang dinilai bisa mengatasi kesenjangan tersebut, antara lain pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru terutama di luar Jawa dengan melibatkan swasta, BUMN, dan BUMD.

Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata, mengemukakan pembangunan infrastruktur di luar Jawa, seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan bandara, berpeluang mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. "Ini juga membuat antarwilayah semakin terkoneksi. Biaya logistik semakin murah.

Yang perlu didorong adalah pemanfaatan infrastruktur untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat," papar dia, ketika dihubungi, Jumat (12/4). Pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, menambahkan program infrastruktur pemerintah bersifat positif, namun tidak bisa diharapkan untuk menghapus ketimpangan dalam jangka pendek.

"Nilainya terlalu pagi, karena manfaat infrastruktur bersifat jangka panjang. Dengan koneksi antardaerah yang lebih baik, harapannya pembangunan regional jadi seimbang, dengan catatan terjadi penyebaran pendapatan ke wilayah yang kurang berkembang," jelas dia. Akan tetapi, imbuh Munawar, jika yang terjadi sebaliknya bahwa wilayah minus semakin banyak belanja ke wilayah yang maju, maka ketimpangan akan semakin buruk.

Sebelumnya dikabarkan, ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia dinilai menjadi faktor utama stagnasi laju pertumbuhan ekonomi di level lima persen belakangan ini. Guna mempersempit disparitas ekonomi tersebut, pemerintah perlu mendorong produktivitas pada berbagai sektor yang berpotensi memberikan kontribusi tinggi pada pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi.
Halaman Selanjutnya....