Pemda Wajib Segera Belanjakan Dana APBD yang Mengendap di Bank

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah untuk segera membelanjakan dana APBD yang masih mengendap di perbankan sekitar 278 triliun rupiah guna memacu perputaran uang dan kegiatan perekonomian.

"Mumpung ada gubernur, bupati, wali kota. Ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk, terjadi perputaran uang yang lebih meningkat, tetapi uang kita sendiri yang ditransfer ke daerah-daerah justru tidak dipakai," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan, pada Rabu (30/11) pagi, dia telah meminta data kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Dari data tersebut, diketahui terdapat 278 triliun rupiah dana pemerintah daerah (pemda) yang masih tersimpan di bank hingga akhir November 2022.

Jokowi menilai dana 278 triliun rupiah itu sangat besar jika hanya disimpan di bank. Padahal, jika dana tersebut dibelanjakan, akan menumbuhkan perekonomian di daerah, terlebih saat ini situasi perekonomian global sedang tertekan.

Semestinya, kata Jokowi, stimulus fiskal berupa dana dari APBD segera dicairkan untuk memacu kegiatan ekonomi masyarakat. "Saya sudah perintahkan ke Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian), tolong ini cek satu per satu, ada persoalan apa," katanya seperti dikutip Antara.

Dia juga mempertanyakan mengapa dana APBD di bank pada akhir November 2022 meningkat menjadi 278 triliun rupiah. Di tahun-tahun sebelumnya, katanya, jumlah dana APBD yang masih tersimpan di bank periode serupa hanya sekitar 210-220 triliun rupiah. "Ini sudah melompat tinggi sekali. Ini cost of money kayak gini. Biaya uang itu gede banget," tukasnya.

Selain itu, dia juga menyebutkan realisasi belanja pemerintah pusat baru sebesar 76 persen, sedangkan belanja daerah baru 62 persen. Dia meminta realisasi belanja segera dipercepat agar memberikan manfaat ke kegiatan ekonomi masyarakat.

"Ini sudah Desember lho, besok (Kamis) sudah Desember, hati-hati. Artinya, kita pontang-panting cari arus modal masuk, lewat investasi, tetapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Ini keliru besar," ujar Jokowi.

Gagal Lelang

Di bagian lain, Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, mengatakan belanja pemerintah siklusnya triwulan akhir habis-habisan. Biasanya akan kesedot sampai 15 Desember. Proses bayarnya di situ. Tapi masalahnya sering ada gagal lelang. Ini terjadi di banyak daerah dan disebabkan oleh banyak masalah.

"Bangun gedung senilai 115 miliar rupiah, tiba-tiba gagal lelang. Bisa tiga kali lelang gagal terus. Ini mesti dilihat detilnya oleh pemerintah. Sebabnya mesti diurai, tapi yang paling sering PPK-nya malah yang tidak siap," kata Maruf.