Pemda Harus Punya Peta Jalan untuk Implementasi PPDB Zonasi

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, menyarankan pemerintah daerah baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi harus memiliki peta jalan (blue print) untuk mengimplementasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Peta jalan tersebut diutamakan terkait fasilitas serta sarana dan prasarana sekolah.

"Jadi luas gedung, kualitas gedung, lapangan olahraga, dan hampir seluruhnya relatif sama. Kemudian naik ke kualitas pembelajaran dan standarisasi pembiayaan dan lain-lain. Kalau itu dibuat pemetaan yang baik, saya kira zonasi sedikit-sedikit bisa tertangani," ujar Cecep, dalam diskusi pendidikan secara daring, Selasa (25/7).

Dia menjelaskan, PPDB jalur zonasi mestinya harus memenuhi unsur persyaratan zonasi. Menurutnya, persyaratan tersebut antara lain standarisasi sekolah yang relatif sama tanpa disparitas yang relatif menganga.

"Caranya, kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota untuk SD dan SMP pemkot, SMA oleh pemerintah provinsi, harus punya blue print atau peta jalan bagi pemenuhan standarisasi sekolah," jelasnya.

Cecep menyebut, PPDB Zonasi tidak memberi dampak signifikan terlihat dari tidak adanya peningkatan standarisasi sekolah. Di daerah-daerah, stigma sekolah unggulan dan favorit masih berlangsung.
Halaman Selanjutnya....