Pemda Diminta Menindak Tegas Pelanggar Tata Ruang

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mewanti-wanti pemerintah Kabupaten Sumedang agar lebih tegas menindak pelanggaran tata ruang, menyusul bencana longsor yang sedikitnya menewaskan 13 orang di Dusun Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Cimanggung, Kabupaten Sumedang pada Sabtu (9/1).

"Kepada Pemda Sumedang diminta untuk terus tegas dalam menindak pelanggaran tata ruang dan terus mengedukasi masyarakat tentang bahayanya bermukim di zona rawan longsor dan pentingnya menanam pohon berakar kuat di lahan-lahan curam," ujar Ridwan dalam unggahan Instagram-nya, @ridwankamil, Minggu (10/1).

Gubernur meninjau langsung lokasi longsor, bersama Forkompinda Jabar, Forkompimda Sumedang, BNPB, Basarnas, BPBD dan relawan.

"Kemarin jam 15.00 terjadi longsor karena curah hujan ekstrem yang menimbun banyak rumah dan masyarakat. Korban jiwa yang sudah ditemukan 13 orang, belasan warga lainnya belum ditemukan. Mohon doanya semoga bisa ditemukan secepatnya," tuturnya.

Ia mengatakan warga yang terdampak longsor akan dipindahkan ke permukiman baru yang lebih aman. Program permukiman baru tersebut akan dibantu pemerintah pusat melalui BNPB sesuai arahan Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo.

"Mari warga Jawa Barat, kita terus waspada di bulan-bulan musim penghujan ini yang sering berpotensi membawa bencana banjir dan longsor," katanya.

Seperti diketahui, longsor awal terjadi pada Sabtu sore. Ketika itu dilaporkan belasan rumah rusak berat dan delapan orang menghilang karena diduga tertimbun longsor. Pada malam hari, terjadi longsor susulan yang tak hanya menelan korban warga sipil, namun juga beberapa petugas yang melakukan evakuasi.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut sebanyak 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang berpotensi longsor. Angka itu merupakan keseluruhan dari jumlah kecamatan di wilayah tersebut.

Menurut kajian InsRISK, lembaga kajian risiko bencana di bawah BNPB, potensi longsor di Kabupaten Sumedang mulai dari tingkat sedang hingga tinggi.

"Berdasarkan analisis InaRISK, sebanyak 26 kecamatan teridentifikasi berpotensi bahaya dengan kategori tersebut," demikian dikutip dari keterangan resmi BNPB, Minggu (10/1). n Ant/P-4