Pemda Diminta Daftarkan Warga Rentan di JKN

JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) diminta dapat berperan lebih dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mendaftarkan penduduk rentan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kelompok rentan ini, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar.

"Pemda saya minta dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan," kata Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin pada acara Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada pemerintah daerah di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3).

Seperti dikutip dari Antara, Wapres menyampaikan selain aktif mendaftarkan, pemerintah daerah juga harus aktif dalam memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan para pekerja dan anggota keluarganya.

"Tanpa terkecuali serta mendorong penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam program JKN," kata Wapres.

Dari sisi sarana dan prasarana, Wapres meminta seluruh pimpinan daerah untuk secara aktif memantau upaya peningkatan kualitas mutu layanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berdaya saing serta penganggaran biaya untuk pembayaran iuran tepat waktu.

"Saya mengapresiasi komitmen penyediaan anggaran daerah untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Pendanaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan program secara berkesinambungan," kata Wapres.

Semakin Baik

Menutup sambutannya, Wapres berpesan agar kualitas Program JKN dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan agar pelayanan kesehatan di Indonesia dapat semakin baik dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia," ujar Wapres.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kunta Wibawa, menyebutkan per November 2022, kepesertaan program JKN telah mencakup 89,7 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 275 juta jiwa.

"Ini termasuk peserta JKN yang tidak aktif atau menunggak iuran atau tidak melakukan iuran," ucap Kunta.

Kunta berharap ada penguatan peran BPJS Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait agar mendorong tidak hanya cakupan kepesertaan, tapi juga cakupan kepesertaan aktif JKN secara bertahap.

"Intinya yang kita kejar adalah peserta yang aktif membayar, tidak hanya peserta karena peserta termasuk yang tidak aktif, yang kita dorong sekarang peserta aktif," ucapnya.

Kunta berharap dengan mendorong cakupan kepesertaan aktif, pada tahun 2024 seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta aktif JKN dan mendapatkan manfaat jaminan kesehatan sesuai kebutuhan.

Di samping perluasan cakupan kepesertaan, pemerintah juga mendorong perbaikan akses dan mutu pelayanan bagi peserta layanan JKN melalui penerapan program kebijakan jaminan kesehatan dan transformasi pelayanan kesehatan.

Ia menyebut dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 di bidang kesehatan salah satu visinya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju Universal Health Coverage. Khususnya penguatan pelayanan primer melalui peningkatan program promotif dan preventif didukung inovasi dan teknologi.

"Kami sudah melakukan transformasi kesehatan dengan mengubah mindset dari kuratif ke promotif preventif terutama meningkatkan pelayanan puskesmas dan posyandu, termasuk juga kita pilar keduanya melayani rujukan," ucap Kunta.