Pembukaan UUD 45 Prinsip Geopolitik Soekarno

JAKARTA - Pembukaan UUD 45, "Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," menjadi salah satu prinsip geopolitik Bung Karno. Demikian Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat memaparkan pemikiran geopolitik Soekarno kepada mahasiswa Universitas Sumatera Utara, di Medan, Senin (14/3).

Hasto mengisi Kuliah Umum bertema "Indonesia dalam Geopolitik Global." Prinsip kedua, pemikiran kemerdekaan Indonesia untuk membangun persaudaraan dunia yang bebas dari imperialisme dan kolonialisme. Ketiga, menekankan supremasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemanusiaan, pembebasan, keadilan,serta perdamaian dunia.

Keempat, kata dia, geopolitik Indonesia bukan untuk memperluas wilayah, melainkan basis persatuan untuk tatanan dunia baru berdasarkan Pancasila. Namun, apakah prinsip itu masih relevan? Menurtunya, geopolitik itu tak pernah berubah.

"Yang berubah hanya bentuk penguasaan sumber dayanya. Dulu perebutan komoditas dan sumber daya energi. Sekarang penjajahan bisa berbentuk kolonialisme data," kata Hasto. Kini dunia dihadapkan pada perkembangan geopolitik baru. Ada persoalan Russia dan Ukraina, kondisi di Timur Tengah, hingga dinamika di Laut Tiongkok Selatan.

Maka, para mahasiswa perlu mendalami sejarah dan pengalaman era Soekarno. Bagaimana para pendiri bangsa pernah menunjukkan ke dunia bahwa Pancasila adalah the ultimate world ideology. "Pancasila adalah konstruksi tata dunia baru pascaperang dunia II yang dipelopori Indonesia. Ini harus diimpikan mahasiswa Indonesia, 25 tahun ke depan seperti apa. Kalau saudara ingin menjadi pemimpin di masa depan, kerjakan yang dilakukan Bung Karno. Anda harus memahami national, regional, dan international view," tambahnya kata.
Halaman Selanjutnya....