Pembinaan Petani Harus Jadi Misi Strategis Negara

Wacana memindahkan PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia dari Bandung ke Kertajati oleh Kementerian BUMN misalnya, dinilai sebagai salah satu keputusan yang kurang tepat. Di era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, dua perusahaan tersebut dipertahankan keberadaannya di Bandung karena dekat dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai brainware-nya.

Guru Besar Teknik dan Management Irigasi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sigit Supadmo Arif, yang diminta pendapatnya, Senin (5/4), mengatakan tanpa landasan perencanaan jangka panjang yang jelas dan terarah, pembangunan berpotensi menjadi kacau. Apalagi, kental dengan nuansa politis di tubuh pemerintahan dan koalisi yang datang dari beragam partai politik. "Hal itu menyebabkan masing-masing menteri membawa misinya sendiri-sendiri," kata Sigit.

Dalam hal yang paling mendasar, jelas Sigit, seperti pangan dinilai hingga saat ini belum jelas arah dan tujuannya dalam jangka panjang. Hal yang sangat terasa adalah ego sektoral karena anggarannya pun berbasis sektoral.

Akibatnya, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap hal yang menyangkut kebutuhan kelangsungan hidup 270 juta penduduk. Padahal, di era Presiden Soekarno dan Soeharto, pangan menjadi prioritas utama kebijakan dan digariskan dalam program pembangunan jangka panjang. Pembinaan petani menjadi misi strategis negara, melebihi alutista. Sebab, kalau rakyat lapar, tidak mungkin bisa tercipta keamanan nasional.

Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi di era reformasi yang cenderung menjalankan program jangka pendek yang tidak jelas ke mana arahnya dan lebih terkesan berbasis proyek. Program komersial tersebut cenderung merusak program jangka panjang yang menyebabkan Indonesia tidak bisa maju.
Halaman Selanjutnya....