Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kebijakan Kementerian

Pembersihan Radikalis di BUMN Diapresiasi

Foto : Istimewa

Direktur Politik Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB), Teddy Mulyadi

A   A   A   Pengaturan Font

"Lembaga negara harus bersih dari radikalisme dan terorisme. Sebab orientasinya membangun bangsa dan negara seutuhnya," ujarnya. Jika Indonesia ingin maju, menurut dia, tidak boleh ada celah atau ruang sedikit pun untuk radikalisme, apalagi terorisme. Sebab, paham-paham seperti itu justru dapat melemahkan bangsa.

"Semua sudah sepakat bahwa NKRI adalah tak bisa diganggu-ganggu dan Pancasila menjadi pedoman hidup berbangsa serta bernegara," kata Teddy. Beberapa waktu lalu, Erick Thohir secara tegas mendukung upaya hukum dan sanksi terhadap oknum di kementerian atau BUMN yang diduga terlibat dalam gerakan radikalisme dan terorisme.

Erick juga memastikan tidak ada tempat bagi terorisme di tubuh BUMN. Terkait dengan oknum di PT Kimia Farma Tbk yang diduga terlibat kelompok terorisme tersebut, Erick mengatakan bahwa yang bersangkutantidak memiliki akses dan kewenangan melakukan penggalangan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Antara, Haryo Brono

Komentar

Komentar
()

Top