Pembersihan Radikalis di BUMN Diapresiasi

JAKARTA - Langkah pembersihan kaum radikal (radikalis) dari kantor-kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diapresiasi. Pujian ini disampaikan Direktur Politik Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB), Teddy Mulyadi, di Jakarta, Selasa (21/9).

"Kami mengapresiasi langkah tegas Menteri BUMN Erick Thohir dalam memerangi radikalisme di instansi yang dipimpinnya," kata Teddy. Langkah Erick perlu diikuti kementerian lain.

Menurut Teddy, langkah tersebut menjadi spirit kuat untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Sikap Erick Thohir dalam memerangi radikalisme dan terorisme juga dapat dicontoh pimpinan kementerian/lembaga yang lain.

"Ketegasan seperti dilakukan Erick Thohir harusnya dimiliki seluruh pimpinan negara ini. Jangan sampai radikalisme dan terorisme dibiarkan tumbuh subur di Indonesia," kata Teddy Mulyadi .

Teddy mengingatkan, perlu mewaspadai oknum-oknum radikal dan teroris yang menyelinap baik di kementerian, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, keagamaan, maupun berbagai tempat yang ada celah masuknya kelompok-kelompok tersebut. Sementara itu, Ketua Seknas Dakwah Indonesia, Kiai Rizal Maulana, mengatakan bahwa BUMN dan kementerian serta lembaga lainnya harus bersih dari radikalisme dan terorisme.

"Lembaga negara harus bersih dari radikalisme dan terorisme. Sebab orientasinya membangun bangsa dan negara seutuhnya," ujarnya. Jika Indonesia ingin maju, menurut dia, tidak boleh ada celah atau ruang sedikit pun untuk radikalisme, apalagi terorisme. Sebab, paham-paham seperti itu justru dapat melemahkan bangsa.

"Semua sudah sepakat bahwa NKRI adalah tak bisa diganggu-ganggu dan Pancasila menjadi pedoman hidup berbangsa serta bernegara," kata Teddy. Beberapa waktu lalu, Erick Thohir secara tegas mendukung upaya hukum dan sanksi terhadap oknum di kementerian atau BUMN yang diduga terlibat dalam gerakan radikalisme dan terorisme.

Erick juga memastikan tidak ada tempat bagi terorisme di tubuh BUMN. Terkait dengan oknum di PT Kimia Farma Tbk yang diduga terlibat kelompok terorisme tersebut, Erick mengatakan bahwa yang bersangkutantidak memiliki akses dan kewenangan melakukan penggalangan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan.