Pembayaran Utang Harus Mengacu ke Putusan Pengadilan Niaga

JAKARTA-Putusan pengadilan niaga harus dipatuhi untuk menyelesaikan kasus utang piutang. Hal itu buntut dari kasus penggelapan Bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan perusahaan pelayaran, PT. Meratus Line dan perusahaan penyuplai BBM, Bahana Line

Sebab, akan jadi preseden buruk ketika pengadilan niaga yang dibuat negara dalam hal ini pemerintah dan DPR lewat undang-undang untuk menyederhanakan proses penyelesaian utang piutang, kemudian harus digantungkan penyelesaiannya di putusan perdata yang tidak jelas kapan berakhirnya.

"Ini sama dengan mengingkari tujuan adanya pengadilan niaga yang harus dijaga marwahnya bersama-sama,"ungkap Kuasa hukum PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line, Syaiful Ma'arif melalui keterangannya, Kamis (17/11).

Kata dia, jika PKPU Sementara lalu PKPU tetap ternyata pemohon PKPU tidak mendapatkan haknya, maka UU sudah mengatur ujungnya adalah mekanisme pailit.

"Baik pailit karena memang bangkrut maupun karena melawan putusan pengadilan niaga,"ungkapnya melanjutkan.
Halaman Selanjutnya....