Pembangunan Trotoar Mesti Jangkau Seluruh Wilayah

JAKARTA - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang akan terus membangun dan membenahi trotoar di Jakarta sebagai fasilitas pejalan kaki mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, di Jakarta, Rabu (23/1), mengatakan hingga saat ini baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendeklarasikan hal itu. "Saat ini yang men-declare seperti itu baru Pemprov DKI ya, dengan menyatakan akan terus membangun trotoar di Jakarta, bahkan menyebut menganggarkan 400 miliar rupiah setahun. Ini kami sambut baik. Artinya ada perhatian di situ," kata dia.

Kendati demikian, Alfred menilai pembangunan dan pembenahan tersebut masih berada di simpul-simpul pusat Kota Jakarta. Hal itu harus didorong untuk menjangkau wilayah terluar Jakarta demi keadilan fasilitas bagi pejalan kaki di Jakarta.

Namun, Alfred menyadari bahwa Jakarta memiliki "pekerjaan rumah" yang masih panjang dalam urusan pengadaan fasilitas trotoar. Mulai dari pembenahan hingga menjaga ketertibannya.

Ia menyebutkan, dari yang diketahuinya, target Jakarta untuk pembangunan trotoar adalah sepanjang 2.600 kilometer (km) yang dengan kekuatan anggaran 400 miliar rupiah setahun dengan panjang proyek rampung 100 km per tahun, harus ditunggu sekitar 25 tahun untuk rampung seluruhnya.

"Belum lagi beberapa kontraktor yang sedikit nakal mengurangi spesifikasi konstruksi, termasuk ramp yang sangat bermanfaat bagi kaum difabel. Ini butuh pegawasan lebih ketat dari pemerintah karena anggaran yang digelontorkan juga cukup besar," ujarnya.

Persoalan Klasik

Alfred menilai ada persoalan klasik akses pejalan kaki yang terbatas akibat diokupansi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan harus berebut dengan pengendara sepeda motor.

Hal itu, kata Alfred, mengakibatkan berkurangnya tingkat keamanan bagi pejalan kaki yang mengacu pada data Global Health Report on Road Safety 2018 yang dikeluarkan WHO. Tahun 2016 jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 31.282 orang. "Dan pejalan kaki menempati urutan kedua setelah pengendara motor di urutan pertama yang mencapai 74 persen dari seluruh kecelakaan lalu lintas," ujarnya.

Menurut Alfred, hal tersebut karena ada ketidaktegasan pihak berwenang seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam penegakan aturan yang ada. Ant/E-3