Pembangunan IKN Tak Semestinya Abaikan Modal Pendidikan Manusia

Selain itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara insentif dan disinsentif dalam bermigrasi. Secara umum, pola migrasi di Indonesia dapat dipetakan terutama ke kawasan yang memiliki ekonomi yang lebih baik. Jika IKN menciptakan ketimpangan yang justru semakin besar, maka pemerintah memerlukan mekanisme untuk mengantisipasi terjadinya urbanisasi.

Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan bahwa kawasan sekitar, seperti Balikpapan dan Samarinda, mampu memiliki pendapatan atau taraf hidup yang kurang lebih sama dengan IKN, agar kedua kota tersebut bisa menjadi supporting cities di sekeliling IKN. Hal ini akan memperkecil peluang terjadinya migrasi temporer karena desakan kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup secara tepat, tanpa meningkatkan taraf hidup generasi selanjutnya.

Tanpa perhatian terhadap fakta-fakta pendidikan dan migrasi, pembangunan IKN akan menjadi pembangunan infrastruktur yang mengabaikan faktor manusia. Pembangunan yang demikian hanya akan menjadi pembangunan yang tidak berkualitas, alih-alih memiliki dimensi jangka panjang. Ini tentu sangat disayangkan mengingat investasi besar-besaran yang sudah dikeluarkan dalam pembangunan IKN.

Alexander Michael Tjahjadi, Sustainable Growth Lab, Think Policy

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.