Pembangunan IKN Fokus ke Legislatif dan Yudikatif

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) difokuskan untuk menghadirkan pusat legislatif dan yudikatif.

"Yang jelas, yang kami pernah dengar adalah bagaimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat untuk legislatif misalnya, karena untuk eksekutif sudah terbangun," ujar AHY di Jakarta, Rabu (23/10).

Menurut dia, untuk eksekutif progresnya juga sudah real dan bisa dilihat semua pihak dimana terakhir yang diresmikan adalah Istana Negara oleh Presiden ketujuh RI Jokowi, dan AHY yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional hadir menyerahkan sertifikat.

Kemudian berikutnya Istana Garuda dan juga sejumlah kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko yang sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan.

"Tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemen juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Presiden RI) ke depan utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," kata AHY.

Sebagaimana diketahui IKN merupakan sebuah proyek yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut.

"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tetapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah kembali untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," katanya.

Menurut dia, terkait pembangunan IKN tentu harus ada penyesuaian (adjustment) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak, semua pemangku kepentingan.

"IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan. Ini berlaku untuk infrastruktur termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia. Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan, tapi tentu kita akan sesuaikan, pertama juga budgeting-nya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN, kemudian selebihnya kita kawal, kita kawal dengan baik karena sekali lagi penekanan dari Bapak Presiden RI adalah jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran, itu yang ditekankan oleh beliau," kata AHY.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan IKN di Kalimantan Timur. "Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun," ujar Basuki di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, lanjutnya, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun.

Menurut Basuki, diharapkan gedung-gedung tersebut dapat selesai dibangun di IKN dalam jangka waktu dua tahun. Ant/S-2